DNN, SIDOARJO – Rekanan Pemkab dalam kerjasama pengelolaan parkir, PT Indonesia Sarana Service (ISS) harus tetap membayar imbal jasa layanan ke kas daerah sebesar Rp 2,67 Miliar/bulan sebelum adanya addendum Perjanjian Kerjasama (PKS).
“Tetap mengacu ke PKS. Karena sampai saat ini proses pembuatan addendumnya masih dalam tahap pembahasan yang dilakukan rekanan dengan pimpinan Dishub (Dinas Perhubungan-red) dan TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah-red),” jelas Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto.
Disisi lain, pihaknya belum bisa melakukan gerakan apapun terkait masalah itu karena masih menunggu jadwal kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sidoarjo. “Kita masih tunggu jadwal dari Banmus untuk evaluasi triwulan dengan mitra kerja,” imbuh politisi Partai Gerindra itu yang dihubungi melalui WA-nya, Jumat (28/10/2022) siang tadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman yang dihubungi terpisah mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas besaran rupiah yang ditargetkan dari imbal jasa layanan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sampai akhir tahun ini.
“Masih proses pembahasan di Banggar (Badan Anggaran-red) dan belum final. Jadi belum bisa kita infokan,” tukas legislator PKB yang berangkat dari Dapil Sidoarjo 1 tersebut melalui wall chat WA-nya.
Usman menegaskan, sampai saat ini pihaknya tetap mendorong agar pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir antara Pemkab Sidoarjo dengan pihak ketiga itu bisa berjalan sesuai rencana sehingga potensi pendapatan dari sektor ini bisa teraih untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seperti diberitakan sebelumnya, masalah kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus senilai Rp 32,09 Miliar tersebut masih belum tuntas hingga saat ini. Indikasinya hingga lewat bulan keempat, PT ISS tak juga setor ke kas daerah. Padahal nilainya sudah mencapai Rp 10,68 Miliar.
Problemnya muncul setelah PT ISS merasa data jumlah lokasi parkir yang disebutkan Pemkab Sidoarjo dalam PKS sebanyak 359 titik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apalagi setelah melakukan proses kajian ulang yang melibatkan konsultan dari Malang, jumlahnya terkoreksi menjadi 87 titik saja dengan potensi senilai Rp 20 Miliar.
Karena itu PT ISS mendesak dibuat addendum atas PKS tersebut, yang hingga dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2022 ini prosesnya masih belum tuntas.
Kasus ini sendiri sudah menjadi perhatian publik. Salah satunya LSM Java Corruption Watch (JCW) yang telah melayangkan surat laporannya ke KPK beberapa pekan lalu.(pram/hans)
