DNN, SIDOARJO – Anggota DPRD Sidoarjo dari fraksi Golkar, M. Nizar melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan kepastian hukum terkait honor narasumber bagi anggota dewan.
“Besok akan saya kirim. Tembusannya ke BPKP Jatim. Sifatnya hanya konsultasi saja koq, agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan kekhawatiran,” sebutnya kala dihubungi melalui HP-nya, Minggu (10/10/2021) pagi tadi.
Dalam surat tersebut, selain mempertanyakan tentang piranti hukum yang mendasari hal tersebut Nizar juga minta diberi penjelasan terkait kriteria dan kapasitas bagi anggota DPRD agar dapat menjadi narasumber yang berkompeten.
Selain itu, masih ada beberapa poin lagi terkait program narasumber bagi anggota DPRD yang ia tanyakan pada lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan secara detil tentang penggunaan uang negara dan daerah itu.
“Sekali lagi saya sampaikan, bahwa apa yang saya lakukan ini bukan karena menolak atau anti terhadap program narasumber ini, tetapi ini sebagai bentuk kehati-hatian saja karena pendapatan itu berasal dari dana daerah,” jelas legislator asal Krian tersebut.
Sementara itu ditemui terpisah, Ketua DPRD Sidoaarjo, Usman mengatakan pihaknya tetap menghormati sikap rekan-rekannya yang belum merasa nyaman dengan ketentuan yang dibuat tersebut.
"Tugas menjadi narasumber ini bukan kewajiban, tapi pilihan. Artinya jika memang mau diambil ya silahkan. Tapi kalau nggak mau ya tidak ada masalah. Tidak ada sanksinya,” ujar politisi PKB tersebut saat ditemui di rumah dinasnya.
Menurut ia, seharusnya sudah tidak perlu ada kekhawaturan lagi terkait program narasumber bagi anggota DPRD ini karena landasan hukumnya sudah jelas dan aman. “Apalagi masalah ini juga sudah pernah dibicarakan di forum terbatas antara pihak eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Terkait anggapan beberapa pihak yang menyebut program ini tidak memenuhi azas kalayakan dan kepatutan, Usman mengatakan hal itu merupakan domain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pihak penyelenggara acara.
“Kami ini hanya diundang untuk tampil sebagai pembicara. Saya juga. Dan saya selalu siapkan materinya. Lalu kalau ditanya kenapa sampai 4 atau 5 orang yang hadir sekaligus dalam satu acara, silahkan tanyakan saja pada yang mengundang,” pungkas Usman.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebijakan Pemkab Sidoarjo menghadirkan rombongan anggota DPRD sebagai narasumber dalam forum diskusi, seminar dan sejenisnya menjadi bahan gunjingan publik.
Ada yang menyorot soal payung hukum yang digunakan, ada pula yang mempertanyakan soal efektifitas menghadirkan minimal empat anggota DPRD dalam satu forum karena mereka dinilai pula kapasitas yang sama.
Apalagi, masing-masing anggota DPRD yang diundang tersebut mendapatkan honor minimal Rp 1 juta per jam, sekalipun mereka hanya bicara beberapa menit saja dalam kegiatan yang berlangsung minimal dua jam tersebut.(pramono/hans)
