DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola sektor-sektor pelayanan pada masyarakat yang berorientasi pada penarikan retribusi daerah, misalnya parkir, sampah dan juga pasar.
“Ini bukan kata saya lho, tapi masukan atau himbauan yang disampaikan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/12/2022) siang tadi.
Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk lebih mengedepankan unsur layanannya terlebih dahulu namun tetap berupaya maksimal untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui pungutan retribusinya.
“Intinya, pendapatan melekat pada kualitas pelayanan yang diberikan. Jangan dibolak-balik. Hanya kejar setoran uang retribusinya saja tapi kualitas pelayanannya tidak diperhatikan,” jelas legislator PDI Perjuangan itu.
Sudjalil mencontohkan soal pasar-pasar tradisional di Sidoarjo yang selama ini terkesan dikelola ala kadarnya tanpa ada konsep penataan yang inovatif dan kreatif untuk menarik perhatian masyarakat, sekalipun warga yang berjualan disana sudah membayar sewa stand dan retribusi pasar.
“Jangankan ngomong yang seperti itu, wong urusan toilet saja pedagang masih harus bayar lagi. Ini khan lucu. Mestinya Pemkab berani buka pasar itu sudah termasuk toiletnya sebagai salah satu fasilitas wajib yang harus disediakan,” tandas politisi asal Krian itu.
Iapun mencontohkan pasar-pasar modern dan semi modern yang dikelola swasta yang selalu dilengkapi fasilitas toilet dalam jumlah dan kondisi yang memadai serta selalu bersih. Selain itu, baik pedagang maupun pembeli bisa memanfaatkannya tanpa harus membayar lagi.
Lebih lanjut Sudjalil juga memberi masukan pada Pemkab Sidoarjo untuk memperbanyak pasar-pasar tradisional yang ikonik. “Contoh ya, buatlah pasar daging ternak dan unggas di Krian. Apalagi lokasinya khan dekat dengan rumah potong hewan,” tambahnya.
Ditambahkannya, program-program revitalisasi pasar itu sebaiknya tidak hanya berfokus pada proyek pembangunan fisiknya saja, tapi Pemkab Sidoarjo juga harus memperhatikan peningkatan kualitas layanannya.
“Ini tantangan kedepan bagi Pemkab. Jangan selalu gembar-gembor pro rakyat kalau ternyata tidak ada implementasinya,” pungkas Sudjalil.(pram/hans)
.jpeg)
