DNN, SIDOARJO – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sidoarjo merasa tidak ada masalah dan tidak pernah mempermasalahkan hasil Rapat Paripurna dengan agenda Pengesahan APBD 2023. Dan itu jelas tertuang dalam Pandangan Akhir (PA) yang disampaikan di forum tersebut.
“Coba dibaca lagi PA kami. Semuanya sudah jelas koq. Kami menerima RAPBD yang diajukan Pemkab dan telah dibahas oleh Banggar (Badan Anggaran-red),” jelas Ketua Fraksi Golkar, HM. Nizar, Kamis (08/12/2022) pagi tadi.
Bahkan dalam PA tersebut, Golkar mengucapkan terima kasih pada bupati Sidoarjo yang mengakomodir usulannya untuk meningkatkan Nilai Insentif RT-RW untuk wilayah Kelurahan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Sebagai catatan, Golkar tetap berusaha mendesak eksekutif untuk mengalokasikan anggaran serupa bagi RT-RW di wilayah Desa pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang akan dibahas di pertengahan tahun depan.
“Jadi mana yang dianggap kami tidak tahu mekanisme anggaran. Kami paham bahwa yang sudah tersurat di KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2023 memang baru untuk Kelurahan. Jadi kami meminta, untuk desa kalau bisa direalisasi di PAK,” tandas Nizar.
Dengan begitu, Golkar berharap insentif tersebut bisa sama-sama cair di tahun 2023 untuk menghindari munculnya kesan diskriminasi yang rentan timbulkan kecemburuan pengurus RT-RW di desa dan kelurahan. “Ini kami lakukan agar situasi dan kondisi di Sidoarjo tetap kondusif,” tambah legislator asal Krian tersebut.
Adapun catatan-catatan lain yang disampaikan Fraksi Golkar dalam PA tersebut juga sama sekali tidak menganggu perencanaan anggaran dalam APBD 2023 yang sudah disahkan itu. Diantaranya desakan pada bupati untuk segera mengisi 201 pos-pos jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Selain itu fraksinya juga mendesak Pemkab untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Kurma agar dana yang dikucurkan lebih tepat sasaran sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat.
Ia meminta semua pihak menelaah kembali catatan-catatan fraksi Golkar di PA-nya agar tidak salah dalam menilai. Dan kalaupun itu kemudian menjadi konsumsi pers, semata-kami pihaknya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan yang menemui mereka seusai rapat.
“Sekali lagi, kami tidak mempersoalkan rapat paripurna dan hasilnya. Kami sudah menerima. Dan catatan-catatan yang kami berikan semata-mata bertujuan agar program yang nantinya dibiayai oleh uang daerah tersebut mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Sidoarjo,” tukas Nizar.
Karena itu ia dan juga rekan-rekannya di fraksi maupun pengurus partainya mengaku heran ketika Ketua DPRD Sidoarjo, Usman tiba-tiba meyinggung pribadi Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi dengan dasar apa yang terjadi di sidang paripurna itu.
“Sampai saat ini kami pun tidak pernah menyerang figur siapapun. Kami tetap berikhtiar politik secara santun tanpa menyerang pribadi manapun. Dan kami yakin, ketika ketua DPRD Sidoarjo meminta maaf pada Ketua Golkar Sidoarjo, akan meredam amarah kader-kader Golkar,” pungkas Nizar.
Pihaknya juga tidak mempersoalkan munculnya statemen dari beberapa anggota DPRD dari PKB di media massa yang menyatakan akan berdiri di belakang Usman. Nizar dan juga anggota Fraksi Golkar lainnya tidak menganggap ujaran tersebut sebagai sikap resmi PKB, karena menurutnya Golkar dan PKB adalah sahabat.(pram/hans)
.jpeg)
