DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo dipastikan gagal memenuhi target pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di tahun anggaran 2022 ini. Bahkan, hingga pekan kedua Desember ini, belum diketahui dengan pasti jumlah rupiah yang tersetor ke kas daerah.
“Yang sudah pasti baru Rp 300 juta, saat parkir ini masih dikelola Dishub (Dinas Perhubungan-red). Itupun masih dikurangi honor pembayaran jukir sebesar Rp 1,5 Miliar dan biaya cetak karcis parkir,” kata Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto.
Sedangkan terkait pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus dengan dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS), Bambang mengaku belum tahu dibayar atau tidak dan berapa nilai rupiahnya.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, sama sekali belum ada pembayaran imbal jasa kerjasama dari PT ISS sampai saat ini. Dan sepertinya polemiknya juga belum selesai, termasuk rencana adendum PKS (Perjanjian Kerjasama-red),” imbuh politisi Gerindra itu saat yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/12/2022) siang tadi.
Karena itu pihaknya akan mempertanyakan pada bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini. “Ya harus dipertanggungjawabkan, kenapa sampai gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar itu,” tandas Bambang yang didampingi Wakil Ketua Komisi B, Sudjalil dan salah seorang anggotanya, Adhy Samsetyo.
Padahal di awal tahun 2022 lalu sempat berhembus angin surga dari hasil lelang kerjasama pengelolaan parkir tersebut yang menelurkan angka Rp 32,09 Miliar bersih tanpa potongan ke kas daerah Sidoarjo.
Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam lelang, uang itupun seharusnya dibayarkan di depan, atau sebelum pihak rekanan Pemkab Sidoarjo beraksi di lapangan. Namun dalam PKS yang ditandatangani Kepala Dishub dan Direktur PT ISS, klausul tersebut diubah menjadi pembayaran secara bertahap setiap tanggal 18 per bulannya.
Menurutnya, ini adalah kegagalan kali kedua di era pemerintahan Muhdlor-Subandi dalam hal pemenuhan target pendapatan dari sektor retribusi parkir. “Tahun 2021 lalu juga gagal. Nanti akan kita panggil OPD terkait untuk menjelaskan masalah ini,” tambah politisi asal Kecamatan Candi itu.
Di tahun anggaran 2020 lalu, Pemkab Sidoarjo yang saat itu masih dibawah kendali PJ Bupati Hudiono juga tak mampu memenuhi target pendapatan dari sektor layanan yang sangat potensial tersebut.
Sementara itu, Sudjalil menekankan, persoalannya saat ini bukan semata-mata pada besaran rupiah yang dihasilkan sektor ini, namun lebih menekankan pada unsur layanan perparkiran pada warga kota delta yang ikut-ikutan terabaikan.
“Saya pikir ini yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Kalau uangnya nggak dapat, berarti layanannya juga tidak diberikan pada masyarakat. Padahal itu kewajiban pemerintah ,” sebut politisi PDI Perjuangan itu dengan nada tegas.
Mengacu pada hal-hal tersebut, DPRD Sidoarjo pun tak berani pasang target muluk-muluk di tahun anggaran 2023 mendatang. Sudjalil dan juga Bambang memastikan patokan target tersebut tak berubah. “Masih tetap di angka Rp 20,4 Miliar,” pungkas mereka.(hans/pram)
.jpeg)
