Sudjalil dari Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan umum di rapat paripurna DPRD Sidoarjo
DNN, SIDOARJO - Fraksi PDI Perjuangan menyoroti banyak hal terkait fenomena terbaru yang terjadi dalam Pandangan Umumnya di Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo tentang Raperda tentang RAPBD 2023, Jumat (21/10/2022) sore tadi.
Diantaranya tentang program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) dengan serapan dana hampir Rp 15 Miliar yang dinilai salah sasaran. "Apalagi sampai terjadi pungli terhadap pelaku usaha yang mengajukan" ujar juru bicara FPDI Perjuangan, Sudjalil.
Fraksi tersebut juga meminta pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran guna pemberian Insentif bagi pengurus RT-RW pada tahun depan karena kucuran dana tersebut sudah ditunggu oleh masyarakat.
Sudjalil juga minta pada TPKD untuk menambah anggaran guna pengadaan sarana dan prasarana TPST, mengingat masih belum tuntasnya sistem pengelolaan sampah. Dengan begitu tumpukan sampah di TPA Jabon akan lebih terkendali dan masa fungsinya akan lebih panjang.
Partai berlogo Kepala Banteng itu juga mengkritisi masalah pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Indonesia Sarana Service (ISS). Bukan hanya soal pelayanan tapi juga masalah pendapatan parkir yang masih jauh dari target.
"Pola pengelolaan parkir harus ditetapkan per 1 Januari 2023. Jadi uang masuknya bisa utuh untuk menambah pendapatan daerah, " imbuh politisi asal Krian itu.
Jika mengacu pada data yang ada padanya menyebutkan potensi pendapatan pada tahun depan hanya Rp 3,9 triliun atau turun Rp 1 triliun dibanding tahun lalu. Sedangkan pembelanjaan mencapai Rp 4,3 triliun plus pembiayaan sebesar Rp 399 Miliar.
Program pembangunan lain yang minta diprioritaskan di tahun anggaran 2023 nanti adalah menambah jumlah Puskesmas minimal 3 unit. "Juga masalah normalisasi sungai dan saluran air dengan sistem swakelola sehingga tidak hanya menuntaskan masalah pengaturan air tapi juga memberdayakan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan sosial," tandasnya.
Dan yang terakhir, FPDI Perjuangan meminta Pemkab Sidoarjo untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak terlihat kotor dan kumuh seperti saat ini.
"Masalah stunting tolong diperhatikan juga. Kami melihat selama ini penanganannya masih parsial-parsial dan tidak holistik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait," pungkasnya.(pram/Hans)
