 |
| Pengukuhan anggota paguyuban BPD periode 2024 - 2029 di pendopo Bupati Sidoarjo. |
DNN, SIDOARJO — Sekretaris Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Sidoarjo, Antok Yulianto menganggap pengukuhan paguyuban BPD Sidoarjo yang dilakukan hari ini, Kamis (23/5/2024) di pendopo Kabupaten Sidoarjo sebagai momen calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan di ajang pilkada pada tanggal 27 Nopember 2024 nanti.
Pernyataan ini disampaikannya saat dirinya dihubungi melalui pesan whatsapp pada, kamis (23/5/2024) pagi tadi. "Untuk menaikkan elektabilitas, mereka menggunakan berbagai cara, contohnya yang terjadi hari ini atas pengukuhan paguyuban BPD di pendopo kabupaten," Ungkapnya.
Mantan anggota BPD Jambangan Kecamatan Candi tersebut juga menganggap adanya paguyuban baru ini justru akan membuat kebingungan anggota BPD itu sendiri. Sebab Sudah ada Forum BPD Kabupaten Sidoarjo sejak 7 tahun lalu dan sudah mendapat legalitas dari KemenKumham.
 |
| Ketua paguyuban BPD, H Mulyono Wijayanto bersama pengurus lainya |
" Kenapa kok dasarnya bukan SK bupati ?, yang banyak tidak dipahami adalah kedudukan dari BPD itu di desa, tidak ada di kecamatan, di kabupaten bahkan di pusat. Sehingga apabila ingin melakukan aktivitas berkumpul berdiskusi untuk membantu pemerintah daerah atau pusat sebaiknya dibentuk lembaga atau organisasi yg legal dan berizin biar tidak liar, karena Indonesia negara hukum dan selayaknya organisasi memiliki AD/ART sebagai pedoman aktivitas jalannya organisasi sebagai dasar independensi sesuai alur dan tujuan organisasi, semua tidak harus mengikuti keinginan kepala daerah, " Ujarnya.
Pernyataan Sekretaris FBPD, Antok Yulianto tersebut dibantah oleh ketua Paguyuban BPD Sidoarjo, H Mulyono Wijayanto. Menurutnya sesuai regulasi yang ada bahwa anggota BPD itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
"Yang BPD asli sudah tahu itu, yang ndak tahu itu repot karena bukan BPD. Kalau BPD asli pasti mengantongi SK Bupati dan faham regulasi dan alhamdulillah yang hadir dalam pengukuhan hari ini semua mengantongi SK Bupati dan belum purna," Tandasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo H Subandi yang menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa paguyuban BPD aktif ini bisa digunakan sebagai wadah komunikasi antar anggota BPD disetiap kecamatan untuk bersinergi dalam pembangunan di kabupaten Sidoarjo.
"Dengan dikukuhkanya paguyuban BPD aktif ini maka jangan ada lagi paguyuban yang anggotanya sudah tidak aktif sebagai anggota BPD. Sebab BPD itu tugasnya membantu percepatan pembangunan di desanya masing masing. Kalau anggota BPD nya itu tidak aktif lagi sebagai anggota BPD, tentu hal ini tidak efektif, " Tandasnya.
Dalam sambutannya Subandi juga memberikan kabar gembira kepada anggota BPD terkait masa jabatan yang akan diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun sesuai UU nomer 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selain itu, mantan kades Pabean ini juga akan mengupayakan kenaikan tunjangan anggota BPD dengan merevisi SK 530. "Nanti akan kita sampaikan ke dinas PMD dan juga dinas pendapatan daerah, apakah bisa masuk di PAK atau sebelum, yang penting naik dulu," Pungkasnya.(hans)
