DNN, SIDOARJO - Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri memastikan pihaknya akan segera melayangkan surat panggilan kedua pada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor setelah yang bersangkutan tak datang ke Gedung Merah Putih, Jumat (02/02/2024) kemarin.
Meski begitu Ali belum bisa memastikan kapan pemanggilan kedua pada politisi yang akrab dengan sebutan Gus Muhdlor itu dilakukan. "Yang bersangkutan tidak hadir dan konfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwalkan ulang. Informasi penjadwalan ulang dimaksud akan kami informasikan berikutnya," sebutnya.
Dalam konfirmasi tersebut, putra pemangku Pondok Pesantren Bumi Sholawat tersebut berdalih tak bisa memenuhi panggilan pertama itu lantaran masih menjalankan tugasnya sebagai bupati. "Yang disampaikan ke penyidik karena ada kegiatan di Pemkab Sidoarjo," imbuh Ali.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemeriksaan terhadap bupati muda itu dilakukan setelah KPK melakukan OTT di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo beberapa waktu lalu. Saat itu lembaga anti rasuah tersebut sempat menahan 11 orang yang dianggap terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dana insentif pajak dan retribusi daerah.
Namun setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, empat hari selanjutnya KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sedangkan lainnya langsung dipulangkan.
Dari keterangan yang diterima tim penyelidik KPK, Siska dituding telah memerintahkan pemotongan uang insentif pajak tersebut melalui beberapa orang. Di tahun anggaran 2023 saja, uang yang disunat itu sebesar Rp 2,7 Miliar. Diperkirakan aksi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021.
Yang menarik, menurut penjelasan yang diberikan Komisoner KPK Nurul Gufron beberapa hari lalu, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepala BPPD, Ari Suryono dan Bupati Sidoarjo. Dan keterangan itulah yang akan dikonfirmasikan pada keduanya.
Ari sendiri sudah hadir ke Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat kemarin. “Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Ali Fikri.
Materi lainnya yang didalami penyidik diantaranya soal dugaan penggunaan uang tersebut. "Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," imbuhnya.
Sementara itu, dari data berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2022 yang dilaporkan ke KPK pada 6 Maret 2023 lalu disebutkan Gus Muhdlor memiliki harta kekayaan senilai Rp 8,14 miliar. Namun dia memiliki hutang sebesar Rp 3,37 miliar sehingga nilai kekayaan bersihnya sebesar Rp 4,77 miliar.
Disisi lain, Siska Wati yang sudah mengenakan jaket oranye memiliki total harta senilai Rp 1,7 miliar lebih. Harta termahalnya berupa tiga aset tanah dan bangunan bernilai hampir Rp 1,3 miliar. Lalu surat berharga dengan nilai Rp 132,4 juta.
Warga Desa Kedondong Kecamatan Tulangan itu juga memiliki alat transportasi berupa sebuah mobil dan dua sepeda motor senilai Rp 124 juta. Selain itu juga harta bergerak lainnya senilai Rp 46,9 juta dan setara kas sebesar Rp 118,6 juta.(pram/hans)
