DNN, SIDOARJO – Tanggal 31 Januari lusa, Kabupaten Sidoarjo akan merasakan hari jadinya yang ke 165 tahun. Dan KPK-lah yang lebih dulu memberikan hadiah berupa penangkapan dua orang ASN di lingkungan Pemkab dan seorang staf bank lokal.
Tentang kejadian tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan berharap aksi KPK yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango itu tidak bermuatan politis. Pasalnya penangkapan ini dilakukan 18 hari menjelang Pemilu.
“Iya memang KPK dengan semangat baru, ketua baru, kinerjanya kelihatannya akan lebih baik ya. Walau keadaan sedang 18 hari menjelang tanggal 14 Februari, KPK masih melakukan OTT, semoga tidak mempunyai muatan politis,” ujar Trimedya,
Politisi asal PDI Perjuangan tersebut berharap KPK dapat menahan diri supaya tudingan adanya muatan politis itu dapat dihindari. “Kita berharap KPK sesungguhnya kalau memungkinkan seperti Kejaksaan Agung, ada moratorium sampai 14 Februari selesai. Kita belum tahu ini Sidoarjo bupatinya siapa, dari partai apa, saya mendengar bupatinya dari PKB, gitu loh,” ucapnya, Sabtu (27/01/2024).
Lebih lanjut dikatakannya, ada dampak yang ditimbulkan jika aksi KPK ini dilandasi kepentingan politik praktis. Menurutnya para politisi pasti mempunyai pendukung militan yang dapat membuat suasana pemilu menjadi tak kondusif.
“Tanpa menghalangi prsoes penegakan hukum, apalagi menyangkut orang politik, sebagaimana disampaikan Jaksa Agung. Bukan tidak dilanjutkan, dihold, ditahan, sampai perhelatan nasional jalan. Apa lagi sekarang eskalasi politik naik terus sampai tanggal 14 Februari kan,” katanya lagi.
Sementara itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Ia percaya lembaga anti rasuah itu bekerja secara profesional dan transparan dalam kasus ini.
"Kami percaya kepada KPK, kami juga menghormati, menghargai semua yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya," ucapnya sebagaiman dikutip dari pers rilis Dinas Kominfo Sidoarjo, Sabtu (27/01/2024) lalu.
Muhdlor juga memastikan di sela sidak ke salah satu sekolah di Sidoarjo, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Bupati yang disapa Gus Muhdlor itu juga memastikan pihaknya akan membantu kelancaran proses penyelidikan perkara tersebut. "Terkait siapa saja yang diperiksa itu wewenangnya KPK, kami belum mengetahui secara pasti," imbuhnya.
Selain itu ia juga memastikan layanan masyarakat di instansi Pemkab Sidoarjo khususnya di Kantor Badan pengelolaan Pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan normal sekalipun KPK telah menyegel ruang Kabid Pajak.
Sehari sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan pihaknya sudah mengamankan 10 orang yang dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Hanya saja ia belum bersedia menjelaskan lebih rinci identitas orang-orang yang diperiksa tadi. Namun sebagian diantara mereka sudah ada yang diberangkatkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, sedangkan sisanya di Mapolda Jatim.
“Dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali pada wartawan.(pram/hans)
