DNN, SIDOARJO – Sekalipun barang bukti yang disita dari tangan tersangka SW dalam OTT di Sidoarjo hanya Rp 69,9 juta dan nilai potongan dari penerimaan dana insentif pajak di tahun 2023 juga 'cuma' Rp 2,7 Miliar, namun KPK berkomitmen akan terus menangani kasus itu hingga tuntas.
Komisioner KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers di kantornya, Senin (29/01/2023) sore kemarin menandaskan, meskipun nilai kerugian negaranya terbilang ‘kecil’ namun punya daya rusak yang sama dengan kasus-kasus korupsi lainnya. Dan iapun mencontohkan kasus Pertamina yang nilai kerugiannya mencapai ratusan miliar.
Ia menandaskan, perilaku korupsi itu menyasar dua kepentingan negara, yaitu keuangan negara dan kewenangan publik. “Jadi misalnya ada kasus yang semestinya menjadikan seseorang menjadi tersangka namun karena suap menjadi tidak tersangka. Inilah yang kemudian menimbulkan ketidakadilan,” jelas Gufron.
Akibatnya kerugian negara yang timbul dari rasa ketidakadilan ini justru jauh lebih besar dari bertriliun-triliun rupiah. “Karena salah satu tujuan kita bernegara adalah membentuk dan memberikan keadilan. Inilah hal penting yang perlu dipahami masyarakat,” tukasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, KPK tidak sekedar melindungi keuangan negara agar tidak dikorup, tapi yang penting adalah kewenangan publik tidak dikorup. Kewenangan publik yang dimaksudnya itu adalah masyarakat harus diperlakukan secara adil di mata hukum.
“Hal-hal seperti ini yang kemudian nilai kerugiannya lebih dahsyat, bisa menimbulkan apatis dan demotivasi dari masyarakat untuk membayar pajak, untuk membayar retribusi dan lain-lain,” ujar Gufron yang didampingi Humas KPK, Ali Fikri.
Sedangkan terkait keterlibatan Bupati Sidoarjo dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), Gufron menandaskan komitmen lembaga antia rasuah itu untuk menuntaskan perkara ini terhadap siapapun yang dianggap bertanggungjawab sebagai pelaku dalam perkara ini.
“Khan ini prosesnya tangkap tangan, maka yang kedapatan dulu. Jika kemudian ada pihak-pihak yang lain, tentu akan kami kembangkan. Tadi sudah kami sampaikan, dipungut oleh yang bersangkutan, tapi peruntukkannya digunakan oleh Kepala BPPD dan Bupati,” jawab Gufron atas pertanyaan yang diajukan salah seorang wartawan yang mengikuti kegiatan jumpa pers itu.
Untuk itu KPK akan terus berusaha memanggil Ahmad Muhdlor dan Ari Suryono sesuai prosedur hukum sesuai proses penyidikan untuk mengkonfirmasikan keterangan tersebut. Yakni dengan dua kali pemanggilan, namun jika yang bersangkutan masih mangkir, pihaknya akan melakukan penjemputan paksa.
Tentang 10 orang lainnya yang sempat ditangkap bersama tersangka, Gufron mengatakan mereka ditahan karena dianggap memiliki informasi atau dapat menerangkan tentang pemotongan uang insentif pemungutan pajak tersebut.
“Tapi kemudian kami akan memfilter akan menyeleksi apakah mereka pelakunya. Kalau tidak, tentu akan kami kembalikan. Tapi dengan catatan kalau dikemudian hari ditemukan data, keterangan bukti bahwa mereka turut serta, akan kami panggil lagi pihak-pihak tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut Gufron menjelaskan uang insentif pajak dan retribusi tersebut dikucurkan 4 kali dalam setahun berdasarkan SK Bupati Sidoarjo yang memuat nama-nama penerima dan nilai rupiah yang diterimakan.(pram/hans)
