DNN, SIDOARJO – Meski masih menjadi polemik di masyarakat, Pemkab Sidoarjo ngotot mencairkan uang ‘hadiah’ untuk kelompok usaha perempuan melalui program Kurma. Hanya saja prosesnya belum dilakukan sekaligus di semua wilayah.
Informasi tersebut justru pertama kali beredar di berbagai platform media sosial. Diantaranya adalah surat dari Camat Krian, Ahmad Fauzi yang menindaklanjuti surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop dan UM) Sidoarjo.
Dalam surat yang diterbitkan pada Jumat (24/11/2023) itu Fauzi mengundang seluruh Ketua Kelompok Kurma di wilayah kerjanya untuk menghadiri acara sosialisasi mekanisme pencairan Kurma yang akan digelar pada Senin, 27 November 2024, di Pendopo Kantor Kecamatan Krian.
Selain itu ada pula curhatan melalui akun facebook atas nama Mariya Ulfah yang menuliskan "Akhamdulillah seng ngajukan bantuan kurma hari ini cair, dan Alhamdulilah yg dapat para bos2 bukan para usaha kecil yg lgi butuh modal. Kinerja yg bagus'.
Dihubungi melalui selulernya, salah satu koordinator Aliansi Peduli Pemilu Jujur (APPJ) Sidoarjo, Nanang Haromain mengatakan upaya yang dilakukan kelompoknya untuk mencegah pencairan dana tersebut sudah tuntas dengan adanya langkah yang diambil Pemkab Sidoarjo itu.
Tangkapan layar cuitan warga di akun facebook yang diterima redaksi melalui Wall Chat WA aktivis APPJ.“Ya sudah kalau maunya begitu. Yang jelas keputusan Pemkab Sidoarjo ini membuat kami makin bersemangat untuk membongkar program ini. Masih banyak langkah yang bisa kami lakukan. Salah satunya adanya dengan membawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah ada kerugian negara yang timbul setelah dana ini didistribusikan,” ujarnya tegas.
Nanang pun mengkat-kaitkan dimulainya proses pencairan uang Kurma bernilai total Rp 18 Miliar tersebut dengan didepaknya Rizkia Ananda dari jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkop dan UM, Rabu kemarin.
“Kabarnya Bu Kiky (panggilan akrab Rizkia-red) didemosi jadi staf Kelurahan Sekardangan karena ia menolak menandatangani berkas Kurma. Jadi setelah dia disingkirkan, proses pencairan dana itupun lancar,” imbuhnya.
Untuk sementara, informasi yang diterimanya menyebutkan pencairan uang senilai Rp 6 juta hingga Rp 10 juta untuk masing-masing kelompok Kurma yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut baru di wilayah Kecamatan Krian dan Sedati. “Tadi saya juga dapat info Balongbendo belum,” tambah Nanang.
Informasi tersebut diamini Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sukodono, Awaluddin yang dihubungi terpisah, malam tadi. “Kami belum dapat surat pemberitahuan dari kecamatan soal pembagian Kurma,” katanya.
Kades Kebonagung itu menambahkan beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan pemberitahuan dari staf Kecamatan Sukodono soal kehadiran personel dari Kantor Inspektorat Sidoarjo yang akan melakukan pengecekan lapangan ke kelompok penerima Kurma yang sudah terverifikasi.
“Saya persilahkan mereka turun sendiri ke lapangan dengan didampingi Pak Kasun (Kepala Dusun-red). Hasilnya apa, saya tidak tahu. Yang jelas infonya ada 3 desa di kecamatan Sukodono yang didatangi sebagai sampling,” jelas kades dua periode itu.(hans/pram)
