DNN, SIDOARJO - DPC PDI Perjuangan Sidoarjo siap bersinergi dan berkolaborasi dengan aktivis Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) untuk mendesak Pemkab Sidoarjo agar meninjau kembali rencana pendistribusian dana program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) di tahun anggaran 2023 ini.
“Kami siap bergerak bersama untuk mengkritisi program Kurma. Kalau APPJ berjuang dengan cara berunjukrasa dan membentuk opini publik melalui media massa dan media sosial. Kami akan mengambil langkah melalui jalur politik,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Sumi Harsono.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima perwakilan APPJ yang beraudiensi dengan pimpinan DPC PDI Perjuangan Sidoarjo di Kantor Sekretariatnya, Jumat (24/11/2023) siang tadi. “Hari ini juga kita akan buat surat resmi ke fraksi kami di DPRD Sidoarjo untuk mendesak Pemkab agar rencana pencairan dana Kurma tahun ini ditinjau kembali,” tandas Sumi.
Selain itu ia juga langsung menugaskan salah satu wakil ketuanya untuk membentuk tim gabungan dengan APPJ juga melakukan investigasi di lapangan guna menemukan data-data kongkrit untuk membuktikan tidak tepat sasarannya penyaluran dana sebesar Rp 18 Miliar tersebut.
“Silahkan nanti turun langsung, lalu seluruh data yang sudah didapat itu dikaji dan dianalisa bersama. Bahkan kalau perlu diadakan forum seperti gelar perkara. Hasilnya sampaikan pada saya untuk kami teruskan ke fraksi di DPRD Sidoarjo,” ujar Sumi yang kembali berkontestasi di DPRD Jatim pada Pemilu tahun depan.
Lebih lanjut disebutkannya, sejak awal pihaknya sudah mendapatkan banyak masukan, lengkap dengan data pendukungnya terkait carut-maruknya implementasi program bagi-bagi uang pada kelompok UMKM Perempuan berbasis RT ala Pemkab Sidoarjo itu.
Karena itu, saat digelarnya rapat paripurna dengan agenda Pengesahan APBD 2023 di akhir tahun lalu, fraksi dari Parpol berlogo banteng moncong putih itu menyuarakan penolakannya dengan tegas melalui aksi walk out dari ruang rapat.
“Berkali-kali fraksi kami mengingatkan dan meminta program ini ditinjau kembali. Tapi suara kami seperti masuk telinga kiri tapi keluar telinga kanan. Koq sik ndableg, bahkan di tahun anggaran 2023 ini nilai programnya malah ditambahi jadi Rp 21 Miliar," imbuh Sumi.
Iapun menyampaikan apresiasinya pada langkah yang sudah ditempuh APPJ untuk mencegah pencairan dana itu di tahun ini. “Justru aksi APPJ ini menjadi bukti nyata adanya ketidakberesan pelaksanaan program Kurma karena sudah jelas-jelas ada kelompok di masyarakat yang bereaksi,” katanya lagi.
“Sayangnya tak terlalu banyak warga yang peduli dengan fenomena ini sehingga program tersebut terus bergulir hingga saat ini. Jangan khawatir soal hasil perjuangan ini, yang penting tetap berjuang bagi kepentingan masyarakat Sidoarjo. Dan saya tegaskan PDI Perjuangan tetap komit. Yang baik akan kami katakan baik, yang jelek akan kami katakan jelek.” ucapnya tegas.
Sementara itu Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Samsul Hadi menandaskan perlawanan yang dilakukan parpolnya di pembahasan APBD akhir tahun lalu telah terbukti dengan adanya aksi yang dilakukan APPJ. “Reaksi ini merupakan bukti nyata betapa keruhnya program Kurma ini,” tandasnya.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan DPC maupun Fraksi PDI Perjuangan di peluncuran program Kurma tahun lalu saja, indikasi itu sudah begitu jelas. “Apalagi di 2023 dan 2024 nanti adalah tahun politik. Jika program ini diteruskan, rakyat yang bakal dikorbankan,” tambah politisi yang akrab dipanggil Bung Samhad itu.
Sementara itu Koordinator APPJ, Nanang Romy menyambut baik terjadinya sambung rasa yang langsung ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama antara kelompoknya dengan PDI Perjuangan Sidoarjo untuk lebih dalam lagi mencermati kasus ini.
“Tujuan kami datang kesini memang untuk menggalang dukungan dari parpol guna menyikapi politisasi anggaran daerah dalam bentuk program Kurma ini. Dan setelah dengan PDI Perjuangan, kami akan melakukan hal yang sama dengan parpol lainnya,” pungkas Romy yang diamini aktivis APPJ lainnya, Nanang Haromain, Totok Santoso dan Nadia Bafagih.(hans/pram)
