DNN, SIDOARJO – Ratusan pengurus dan anggota Gerakan Pekerja Kebersihan Seluruh Indonesia (Gapeksi) Kabupaten Sidoarjo mengancam akan kembali menggelar aksi demo besar-besaran seperti yang pernah mereka lakukan pada Mei lalu.
Aksi itu dilakukan lantaran sampai saat ini Pemkab Sidoarjo belum memenuhi tuntutan mereka, yakni pembatalan Peraturan Bupati (Perbup) No 116 dan 117 tentang pedoman perhitungan pengelolaan persampahan serta tarif layanan TPA Jabon.
Pernyataan dilontarkan ketua DPC Gapeksi Sidoarjo, Hadi Purnomo saat mendapat kesempatan untuk menyampaikan masukan, ide dan sarannya di forum Serap Aspirasi yang digelar anggota Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin di Aula Balai Pertanian Jatim di Desa Lebo, Sidoarjo, Selasa (28/11/2023) pagi tadi.
Di kesempatan itu Hadi menandaskan piranti hukum yang ditandatangani bupati Sidoarjo tersebut sangat memberatkan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pasalnya dalam Perbup itu Pemkab Sidoarjo menaikkan standar iuran sampah menjadi Rp 25 ribu – Rp 35 ribu/kk/bulannya.
Belum lagi dengan penetapan tarif layanan pembuangan sampah di TPA Jabon yang tidak lagi dihitung berdasarkan ritasi namun berpatokan pada tonase. “Di sampah itu juga ada airnya, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Terus apa air di dalam truk sampah itu harus kita bayar juga,” kata Hadi yang juga Koordinator Pengurus TPST se Kabupaten Sidoarjo itu.
Masalah-masalah itulah yang akan ia sampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat atau hearing yang digelar Komisi B DPRD Sidoarjo, Rabu besok. “Intinya kami tetap menuntut Bupati Sidoarjo untuk mencabut kedua Perda yang mengatur tentang pedoman perhitungan pengelolaan persampahan serta tarif layanan TPA Jabon itu,” sergahnya.
Jika ternyata forum musyawarah antara pihaknya dengan Pemkab Sidoarjo yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tersebut tak menghasilkan kata mufakat, pihaknya akan mengirimkan surat tuntutan ke Organisasi Pemerintah Daerah tersebut.
“Kami beri waktu pada Pemkab Sidoarjo selambat-lambatnya 2 minggu untuk memenuhi tuntutan kami tersebut. Jika tetap diabaikan, maka kami akan melakukan demo besar-besaran lagi seperti yang pernah kami lakukan di bulan Mei lalu,” ancam Hadi.
Tentang hal itu, Rahmat Muhajirin mengaku sangat mengapresiasi dan menghargai kontribusi para konstituennya itu pada masyarakat karena tidak banyak orang yang mau melakukan pekerjaan di bidang persampahan itu. “Jarang ada orang yang mau bergelut dengan kotor dan bau busuk,” ujarnya.
Selain itu ia juga menandaskan setiap warga Negara, termasuk para pelaku usaha dan pekerja di bidang persampahan, berhak menyampaikan aspirasinya. Apalagi jika didasarkan pada sebuah niat baik untuk menjadikan kabupaten Sidoarjo bebas dari sampah yang berserakan.
“Cita-cita mulia itu harus diwujudkan. Silahkan perjuangkan itu. Tapi sebaiknya aspirasi bapak dan ibu tersebut disampaikan dengan cara yang baik dan santun. Baik saat hearing maupun kalau sampai harus ada unjukrasa,” tutur Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Sidoarjo tersebut.
Karena itu ia juga mendorong semua anggota Komisi B DPRD Sidoarjo untuk ikut hadir dalam forum hearing besok, guna mendengar dan memberi solusi atas persoalan ini. “Kalau ada anggota dewan yang tak mau hadir menemui rakyatnya, jangan dipilih lagi karena mereka tidak amanah,” tandas politisi asal Candi Sidoarjo itu.(pram/hans)
