Bupati dan pimpinan DPRD Sidoarjo berdialog dengan para guru ngaji di bawah naungan FKPQI yang menggelar unjukrasa, 27 Desember 2022 lalu.
DNN, SIDOARJO – Pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran Indonesia (FKPQI) Sidoarjo berencana mengambil langkah frontal gara-gara tak cairnya dana insentif bagi 902 guru ngaji di tahun anggaran 2023 ini.
“Formatnya seperti apa akan kami bicarakan dulu dengan pengurus lainnya. Insyaalah Jumat besok kami akan ngumpul untuk rapat konsolidasi dan koordinasi,” jelas Juru Bicara FKPQI Sidoarjo, Bambang Suroso yang dihubungi melalui selulernya, Selasa (21/11/2023) sore tadi.
Dijelaskannya, untuk sementara ada kemungkinan pihaknya akan kembali menggelar aksi unjukrasa besar-besaran sepeti yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Alternatif lainnya adalah membuat pengaduan masyarakat ke Polresta dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Langkah itu terpaksa mereka lakukan lantaran upaya komunikasi dengan pihak Pemkab Sidoarjo yang diwakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) buntu. “Bahkan rekomendasi Komisi D DPRD Sidoarjo di forum hearing bulan lalu juga belum dilaksanakan hingga saat ini,” katanya.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, persoalan ini bermula saat FKPQI mengajukan 8.055 nama guru ngaji di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan dana insentif dari Pemkab. Nilainya Rp 2,1 juta yang diberikan dua kali dalam setahun.
Pengajuan nama-nama itu kemudian dikuatkan dengan munculnya SK Bupati Sidoarjo di tahun 2023. Namun faktanya, di pencairan semester pertama lalu, ada 902 orang guru ngaji yang tidak mendapatkan dana tersebut.
Salah seorang guru ngaji dibawah naungan FKPQI menidurkan anaknya yang diajak berunjukrasa di DPRD Sidoarjo akhir tahun lalu.Kemudian pengurus FKPQI mencoba menanyakan masalah itu. Informasi yang diterima menyebutkan pencoretan 902 nama guru ngaji yang diajukan FKPQI itu dilakukan karena data ganda. Namun kebohongan itu terbongkar saat hearing dengan Komisi D.
“Di forum itu perwakilan dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-red) bilang kalau pihak Dikbudlah yang mengubah isi SK Bupati itu secara sepihak pada 12 Juni 2023. Sedangkan nama nama mereka 902 orang tersebut sudah terdata pada proposal 8.055 yang sudah di-acc DPRD dan BPKAD. Dan setiap tahun sebelumnya cair atau mendapat bantuan dana tersebut,” tandas Bambang.
Usai hearing tersebut FKPQI Sidoarjo terus berusaha berkoordinasi dengan pimpinan Dikbud Sidoarjo. Bahkan sampai mengirimkan surat permintaan klarifikasi terkait masalah itu, namun hingga kini tak kunjung direspon. “Mereka tidak punya itikad baik. Sepertinya ada muatan-muatan politik dari oknum dinas pendidikan dalam masalah ini,” tukasnya lagi.
Karena sudah tidak adanya upaya untuk menuntaskan masalah ini dengan baik, FKPQI berencana mengambil langkah lebih tegas. “Akan kami bicarakan dulu kongkritnya seperti apa. Kami siap memperjuangkan nasib para guru ngaji yang punya peran besar mendidik akhlaq generasi bangsa ini,” pungkas Bambang.(pram/hans)
