DNN, SIDOARJO – Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) terus bergerak. Setelah nglurug ke DPRD, Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bawaslu, Kejaksaan Negeri dan Pendopo Kabupaten, Selasa (14/11/2023) pagi tadi giliran Kantor Inspektorat Sidoarjo yang mereka demo.
Dengan membawa mobil komando, puluhan aktivis itu konsisten menyuarakan penolakan mereka terhadap pelaksanaan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang dianggap tak tepat sasaran dan dijadikan alat tunggangan politik oleh caleg-caleg lintas parpol di kota delta.
Para aktivis dari berbagai elemen masyarakat Sidoarjo bergantian berorasi mengkritisi program Pemkab yang dianggap telah menghambur-hamburkan uang rakyat senilai lebih dari Rp 20 Miliar di tahun anggaran 2023 ini.
Selain itu mereka juga membentangkan poster-poster dengan berbagai tulisan yang intinya mendesak Pemkab Sidoarjo untuk tidak ngotot mencairkan dana antara Rp 6 hingga Rp 10 juta untuk 3.007 kelompok UMKM perempuan yang sudah ditetapkan lolos verifikasi.
“Ya memang itu. Kami temukan fakta yang mendukung dugaan adanya keterlibatan ASN dalam program Kurma ini. Sepertinya ada pejabat yang ‘main-main’ dengan caleg tertentu untuk kepentingan politik di Pemilu 2024.”
Pernyataan itu disampaikan Koordinator aksi APPJ, Nanang Haromain didampingi rekan-rekannya, diantaranya Nanang Romy, Nadia Bafagih dan Husein. “Karena itu hari ini kami datang ke inspektorat untuk memberikan pressure ke Pemkab Sidoarjo bahwa fakta inilah yang terjadi di lapangan,” imbuh Nanang.
Sejatinya, mereka akan ditemui Kepala Kantor Inspektorat yang juga Plt Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto. Namun karena ada kegiatan di Bali, tugas itupun dilimpahkan pada Inspektor Pembantu (Irban) 3, Rudi Jatmiko Setiawan.
Namun para pengunjukrasa menolak. “Percuma. Karena ia paling hanya bisa menampung saja aspirasi kami tapi tidak bisa memberikan keputusan apapun terkait desakan yang kami sampaikan,” tandas Nanang yang diamini semua rekan-rekannya.
Karena itu APPJ memastikan akan terus melakukan aksi-aksi demonstrasi sekaligus melakukan gerakan investigasi di lapangan, baik ke kepala-kepala desa, pengurus parpol maupun calon penerima program Kurma. “Kami akan terus bergerak sampai ada sebuah keputusan dari bupati Sidoarjo untuk menunda pencairan uang itu dan mengevaluasi kembali program ini,” ucapnya tegas.(hans/pram)
