DNN, SIDOARJO – Narasi konflik terkait penutupan jalan setapak serta saluran air oleh PT Bernofarm Pharmaceutical Company yang disuarakan warga Danarestu Desa Tebel Kecamatan Gedangan ternyata dipicu oleh belum adanya kesepakatan harga jual-beli lahan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (20/09/2023) siang tadi terungkap pabrik obat-obatan itu berencana untuk melakukan perluasan lokasi pabriknya yang berada di desa tersebut. Karena itu PT Bernofarm berniat membeli lahan milik warga yang ada di sekitarnya.
Salah seorang perwakilan warga Danarestu, Langgeng menyebutkan warga menolak penawaran harga lahannya yang diajukan PT Bernofarm. “Kami ingin dibeli dengan harga yang manusiawi dan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain,” katanya.
Sementara itu Kuasa hukum PT Bernofarm, Sahala Panjaitan mengatakan pada awal 2023 lalu kliennya menerima proposal penawaran harga tanah dari warga sebesar Rp 20 juta/meter persegi. Namun kemudian warga menurunkan nilai penawarannya jadi Rp 15 juta/M2.
Selanjutnya PT Bernofarm pun mengajukan harga Rp 2,7 juta/M2 untuk tanahnya saja dan belum termasuk bangunannya. “Kami menawar terakhir Rp 21 miliar untuk lahan seluas kurang lebih 7.723 M2,” sebutnya.
Sebenarnya, imbuh Sahala, kliennya siap duduk bersama dengan warga untuk negosiasi harga jual-beli lahan tersebut hingga mendapatkan nilai rupiah yang disepakati bersama. “Yang jelas dalam perundingan nanti tidak ada tekanan atau paksaan, kalau tidak cocok harga, ya batal,” ujarnya.
Namun dalam prosesnya, tiba-tiba kliennya dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo atas kasus penutupan jalan dan saluran air. Tindakan aparat penegak hukum tersebut didasari surat pengaduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan warga.
“Ini sebetulnya sudah memasuki ranah hukum. Kita sudah pernah dipanggil, pihak desa dan pemilik tanah juga pernah dipanggil kejaksaan. Namun karena ada undangan dari komisi A DPRD Sidoarjo, pihaknya menghormati untuk hadir dan siap membahas bersama,” terangnya.
Karena itu, Ketua Komisi A, Dhamroni Chudlori merekomendasikan untuk segera dilakukan musyawarah antara pihak warga dengan PT Bernofarm hingga menghasilkan titik temu. Ungkap senada juga disampaikan Muzayyin, anggota komisi A yang berharap masalah ini bisa diselesaikan secara internal tanpa harus bergulir ke ranah hukum.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra, HM Kayan mendorong kades Tebel untuk memfasilitasi perundingan tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. “Kades harus duduk ditengah dan tidak berat sebelah agar masalah ini cepat selesai,” pintanya.
Ia mengatakan setiap pihak yang terlibat dalam masalah itu harus mau mengesampingkan ego masing-masing agar persoalan yang sudah berlangsung hampir satu tahun itu bisa dituntaskan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
“Silahkan ngopi bareng untuk mencari solusi yang baik. Harus ada simbiosis mutuatis bagi keduanya. Warga diuntungkan karena keberadaan pabrik itu bisa menggerakkan ekonomi sekitar, atau setidaknya bisa menjadi karyawan disana. Sedangkan pabrik butuh warga untuk menjaga lingkungan sekitar,” jelasnya.
Forum hearing tersebut juga diikuti pimpinan dan beberapa anggota Komisi A lainnya, diantaranya Haris (PAN), Warih Andono (Golkar), Choirul Hidayat (PDI Perjuangan) dan Muzayyin (PKB). Selain itu hadi pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mulyawan, lalu Kepala Bagian Pemerintahan, Hadi Asmara, staf Bagian Hukum, Staf Kecamatan Gedangan serta Kades dan BPD Tebel.(pram/hans)
