DNN, SIDOARJO – Setelah beberapa kali disuarakan dan dibahas, akhirnya Pemkab pun merespon desakan Komisi A DPRD Sidoarjo untuk segera mengisi pos-pos jabatan di level eselon 2 hingga 4 yang masih kosong hingga saat ini.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor yang ditemui usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu mengatakan ia sudah memerintahkan BKD untuk membuka pendaftaran Seleksi Terbuka (Selter) sejak 7 September 2023 lalu untuk mengisi kekosongan jabatan itu. “Sudah, sudah dibuka selternya,” ujarnya singkat.
Tentang hal itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengatakan sudah semestinya langkah itu dilakukan oleh pihak eksekutif secepatnya. Pasalnya ada beberapa posisi jabatan eselon 2 yang cukup lama tanpa pejabat definitif.
Diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini di Plt oleh Kepala Inspektorat Andjar Surjadianto sejak 7 Maret 2022 lalu atau sudah 1,5 tahun. Lalu Asisten 2 Sekda yang untuk sementara dijabat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Budi Basuki.
Bahkan untuk posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo sampai terjadi dua kali pergantian Plt. Dimulai dari Imam Mukri, Kepala Bagian Kerjasama Setda yang kemudian dipindah tangankan pada Camat Taman, Mokhamad Mahmud hingga saat ini.
Yang terbaru adalah posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB setelah pejabat lama, drg. Syaf Satriawarman pensiun. Juga jabatan Kepala Satpol PP dan Direktur RSUD Sidoarjo yang lowong setelah pejabat lama dimutasi ke pos lain.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.Informasi yang diterima Komisi A DPRD Sidoarjo menyebutkan di level eselon 3 masih ada 16 posisi yang belum diisi pejabat definitif. Diantaranya Kabag Hukum, Kabag Umum Sekretariat Dewan, Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Sekretaris Dinas Perikanan.
Lalu jabatan kepala bidang yang juga kosong ada di BKD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dua posisi di Dinas Perhubungan, RSUD Sidoarjo, RSUD Sidoarjo Barat dan Satpol PP serta Sekcam Jabon dan Waru.
Sedangkan di level eselon 4 ada 157 jabatan kosong. Diantaranya termasuk posisi Lurah Pekauman Kecamatan Sidoarjo dan Lurah Ketegan Kecamatan Taman serta beberapa Sekretaris Kelurahan yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
Dhamroni menandaskan masalah kekosongan jabatan ini harus segera dituntaskan karena tindakan ini berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan Pemkab Sidoarjo pada masyarakat. Selain itu juga mengimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja BKD.
“Jangan sampai timbul penilaian BKD nggak bisa kerja. Masa mulai jamannya Pak Imam Mukri sampai sekarang kok penyelesaian masalah masih proses terus,” tandas legislator PKB yang berangkat dari Dapil Sidoarjo 3 yang meliputi Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Krembung dan Prambon itu.
Ia menambahkan, beberapa tahun yang lalu BKD pernah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) andalan Pemkab Sidoarjo hingga metode kerjanya sempat dijadikan rujukan kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Tapi sekarang membereskan urusannya sendiri saja tidak mampu. Karena itu saya minta BKD harus segera berbenah dan selalu mengedepankan profesionalitas dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya,” imbuh Dhamroni.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris menyoroti tentang mutasi pejabat eselon 2 beberapa saat lalu yang disebutnya tidak menjawab persoalan yang ada. Karena hanya dilakukan pergeseran pejabat saja ke pos yang sebelumnya kosong, namun tidak diikuti pengisian jabatan lama yang ditinggalkan.
“Jadi kesannya hanya tambal sulam saja. Gali lubang tutup lubang. Mestinya siapkan dulu pejabat baru yang akan menggantikan,” ujar politisi PAN asal Waru itu yang akan kembali berkontestasi di Pemilu Legislatif tahun depan.
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah Pemkab yang telah membuka Selter untuk mengisi jabatan kosong yang masih ada. Hanya saja Haris mengingatkan agar Pemkab berkomitmen terkait hasil seleksi yang dibiayai APBD itu.
Ia pun sedikit flashback ke uji kompetensi pada Pebruari 2022 lalu. Saat itu Pemkab Sidoarjo membuka lowongan untuk jabatan pimpinan tertinggi di sembilan OPD eselon 2 yang saat itu sudah atau hampir kosong.
Namun setelah dilakukan seleksi ternyata ada tiga posisi yang tak finalisasi, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), juga BKD. Bahkan berikutnya, Bupati Sidoarjo melantik pejabat lain yang jutru tidak mengikuti Selter tersebut.
“Selter memang wajib dilakukan sesuai amanah undang-undang, tapi hasilnya harus dipakai. Bupati harus memilih salah satu dari tiga orang yang direkomendasikan panitia seleksi. Jika ini diabaikan, jangan salahkan kalau tidak ada ASN yang daftar karena sudah terlanjur apriori dan apatis,” ucap Haris tegas.(pram/hans)
