DNN, SIDOARJO – Kuasa hukum warga lingkungan Danarestu Desa Tebel Kecamatan Gedangan, Dimas Yamahura menampik anggapan yang menyudutkan kliennya dalam konflik dengan PT Bernofarm Pharmaceutical Company.
“Penutupan jalan dan saluran air ini tetap menjadi fokus warga Danarestu. Dan masalah itulah yang terus kami suarakan sejak awal,” katanya saat ditemui di salah satu café di Sidoarjo, Sabtu (23/09/2023) sore tadi.
Dimas menandaskan penutupan jalan setapak yang menjadi akses mobilisasi publik yang selama ini digunakan warga di lingkungan Danarestu sudah disuarakan jauh-jauh hari sebelum adanya wacana pelepasan aset masyarakat berupa tanah dan rumah yang berada di lokasi terdekat dengan pabrik itu.
“Berdasarkan informasi yang saya terima dari warga, wacana penjualan tanah dan bangunan itu baru muncul dari hasil diskusi antara warga dengan salah satu anggota DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu saat membahas masalah penutupan jalan dan saluran air ini,” tandas pengacara muda tersebut.
Hal itu terkait dengan rencana PT Bernofarm yang akan menambah luasan pabriknya yang berlokasi di Desa Tebel itu. Dimungkinkan kawasan pemukiman warga Danarestu seluas 7.723 m2 yang dihuni oleh 60 kepala keluarga itu masuk dalam area rencana perluasan tersebut.
Di forum itu, anggota lembaga legislatif tersebut meminta warga Danarestu untuk membuat proposal penawaran harga jual. Dan selanjutnya, sang anggota dewan tersebut berjanji akan menjembatani agar aset property warga bisa dibeli oleh pabrikan penghasil obat-obatan tersebut.
Karena itu wargapun membuat proposal yang dimaksud dan disampaikan pada PT Bernofarm dengan penawaran awal senilai Rp 20 juta/m2 untuk tanah dan bangunan. Tapi kemudian nilai tawar tersebut ditekan hingga berada di angka Rp 15 juta.
Tentang realistis atau tidaknya nilai jual yang diajukan warga tersebut, menurut Dimas tentu tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Karena yang terpenting untuk dilakukan sekarang ini adalah dibukanya ruang yang baru agar kedua belah pihak bisa duduk bersama guna menentukan nilai jual beli yang bisa diterima dan disepakati bersama.
Lebih lanjut dijelaskannya, hal mendasar yang memicu konflik ini adalah kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi yang diterima warga dari pihak-pihak yang berwenang dalam masalah ini. Utamanya terkait tahapan-tahapan pelaksanaan rencana perluasan yang dilakukan PT Bernofarm.
“Termasuk penutupan jalan itu, lalu isu alih manfaat lahan jalan dan saluran air dengan gedung pertemuan senilai Rp 700 juta yang tak jadi dibangun. Semuanya tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar dan transparan sehingga menjadi sumber konflik segitiga antara warga Danarestu dengan PT Bernofarm dan pemerintah Desa Tebel,” imbuh Dimas.
Ia menambahkan, sudah selayaknya pihak PT Bernofarm menjalin hubungan komunikasi yang intens dengan warga yang terdekat dengan lokasi pabriknya agar tidak menimbulkan masalah sosial. Kalau hal ini diabaikan, bisa jadi di waktu-waktu yang akan datang akan timbul konflik lainnya dan bukan sekedar masalah penutupan jalan dan saluran air itu saja.
Apalagi keberadaan pabrik tersebut dipastikan membawa dampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. "Apakah itu banjir, kebersihan air dan gangguan lainnya. Potensi-potensi seperti inilah yang harus dikomunikasikan pada warga untuk dicarikan solusinya," tandas Dimas.
Menurutnya, kalau saja informasi itu disampaikan secara baik, tentu akan ada ruang diskusi dengan warga yang tidak didasari oleh konflik semacam ini. “Mari kita kesampingkan itu dulu untuk mencari solusi yang terbaik,” pungkas Dimas.(pram/hans)
