Opini Oleh: Masfufah Hanim
(Mahasiswi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – A3 Semester 2)
Di indonesia penyelenggaraan pelayanan public menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dalam perbaikan pelayanan public, karena tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi public yaitu pelayanan kepada masyarakat. Yang sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan.
Pelayanan public pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang luas, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam memberikan berbagai pelayanan public itu sendiri, Masyarakat menuntut pelayanan public yang berkualitas dari birokrat, yaitu pelayanan public yang responsive dalam berbagai kepentingan dan nilai-nilai public yang ada sesuai dengan paradigma NPS (New Public Service). Karena selama ini permasalahan yang sering dialami dalam penyelenggaraan pelayanan public yaitu masih berbelit-belit, lamban, melelahkan dan tidak adanya kepastian.
Maka permasalahan utama pelayanan public itu sendiri adalah berkaitan dengan bagaimana peningkatan kualitas dari pelayanan, diantaranya kurang responsive, kurang informatif, kurangnya access, kurangnya koordinasi dan banyak hal lainnya.
Upaya pemerintah sebenarnya telah lama dilaksanalan, seperti pada kebijakan pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Yang tidak hanya memberikan melalui kebijakan, tetapi melalui peningkatan kemampuan apparat dalam memberikan materi mengenai manajemen pelayanan pada diklat-diklat diberbagai tingkatan struktural.
Namun dalam kondisi pelayanan yang dituntut dalam era desentralisasi tampaknya upaya pemerintah masih belum banyak memberikan kontribusi perbaikan pelayanan public itu sendiri, bahkan birokrasi pelayanan public masih belum mampu memberikan pelayanan yang adil dan masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelayanan public.
Upaya untuk mengatasi masalah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public di Indonesia sesuai dengan pengembangan IPTEK, dengan kemajuan pengetahuan masyarakat serta perubahan iklim politik demokratis, maka prespektif dari administrasi public dapat diterapkan dengan NPS (New Publik Service) sebagai paradigma baru dalam kegiatan utama administrasi public.
Pelayanan pada masyarakat harus dilandasi pada aspek keadilan dalam adanya perbedaan, yang didasarkan pada alasan ekonomi, politik atau alasan tidak rasional lainnya. Salah satu intisari NPS adalah mengartikulasikan dan membagi kepentigan warga negara dapat terbagi rata, semua kepentingan warga masyarakat dapat diakomodasi.
Kemajuan tekonologi, informasi dan komuniksi berpengaruh terhadap kinerja birokrasi terutama pelayanan warga masyarakat. M-Governance yaitu salah satu cara menjalankan fungsi dengan menafaatkan (TIK).
Prespektif ini dianggap paling tepat menurut administrasi publik untuk kondisi sekarang dalam mengatasi masalah pelayanan public untuk pelaksanaan peningkatkan kefektifitas pelayanan public.*
