DNN, SIDOARJO – Dari tujuh fraksi di DPRD Sidoarjo, hanya fraksi Gerindra yang secara tegas menolak pembubaran Pansus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang baru dibentuk Pebruari 2023 lalu.
Sesuai dengan laporan Panitia Khusus XVI yang disampaikan di forum Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (17/05/2023) siang tadi, keberadaan Pansus tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Hal itu juga sesuai dengan pendapat Bupati Sidoarjo sebagaimana disampaikan pada Rapat Paripurna pada 21 Maret 2023 lalu.
Adapun pertimbangan yang mendasari rekomendasi Pansus tersebut, diantaranya LP2B merupakan bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang tertuang dalam Penetapan Rencana Tata Ruang.
“Sehingga seyogyanya usulan Raperda LP2B ditinjau kembali dan agar lebih memprioritaskan penyusunan revisi Rencana Tata Ruang sebagai rumah besarnya dari perencanaan investasi dan pembangunan 20 tahun ke depan,” jelas juru bicara Pansus Wahyudin Zuhri.
Hal itu diperkuat dengan hasil konsultasi yang dilakukan Pansus dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Jakarta pada akhir Maret lalu yang merekomendasi agar Pembahasan Raperda tentang LP2B dihentikan karena tidak dapat menjadi acuan dalam penetapan Raperda tentang RTRW.
Atas dasar itulah maka Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PAN serta fraksi Nasdem Demokrat menyatakan sepakat keberadaan Pansus LP2B yang digawangi 15 anggota DPRD Sidoarjo tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi.
Sikap tersebut ternyata tidak diamini oleh Fraksi Gerindra. Dalam Pandangan Akhir-nya Gerindra secara tegas menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sidoarjo tentang LP2B yang dibahas melalui Pansus XVI tersebut harus dilanjutkan.
“Alasannya karena pembuatan Perda tersebut merupakan perintah undang-undang dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilanjutkan. Tujuannya supaya penetapan Zonasi dan Alih Fungsi lahan kedepannya memiliki landasan hukum yang jelas,” ucap juru bicara Fraksi Gerindra, Mimik idayana.
Lebih lanjut dikatakannya, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) harus mengacu pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan National Republik Indonesia nomor 1589/ SK—HK.02.01 /XI1/ 2021 yang menyebutkan jumlah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Sidoarjo seluas 17,8 ribu hektar.
“Dan terhadap alih fungsi yang terjadi sebelum adanya penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B kami meminta dilakukan verifikasi dan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh politisi asal Kecamatan Candi itu.
Dan akhirnya, Fraksi Gerindra meminta pada Pemkab Sidoarjo untuk mencabut Perda No 1 hingga no 6 yang diundangkan pada tahun 2019 karena cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No 41/2009.(pram/hans)
