DNN, SIDOARJO – Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid angkat bicara soal masih adanya Kepala Desa yang belum menyerahkan bukti surat pengunduran diri dari jabatannya saat mendaftarkan diri sebagai caleg untuk Pemilu 2024.
Menurutnya masalah tersebut sudah dijelaskan secara gamblang di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 pasal 15 ayat 1. Disebutkan, "Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa,perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon".
“Ya pasti masalah nantinya apabila para kades yang masih aktif itu masih belum menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif," tandas Haidar yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (19/05/2023) siang tadi.
Artinya, tanda terima surat pengunduran diri Kades yang dikeluarkan pihak kecamatan masing-masing itu sudah ada di tangan KPU Sidoarjo paling lambat 14 Mei 2023 yang menjadi batas akhir masa pendaftaran caleg.
Sayangnya, Bawaslu Sidoarjo terkendala saat berniat melakukan pengawasan terkait masalah kelengkapan berkas yang diserahkan bacaleg ke KPU melalui parpolnya masing-masing. Pasalnya aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sulit diakses.
“Silon yang ada di Bawaslu sering trouble dan error. Sedangkan di Silonnya versi KPU, kita hanya bisa melihat saja, tidak boleh memfoto dan sebagainya. Sehingga untuk melakukan pengawasan, misalnya apakah surat pernyataan Kades itu sudah ada atau tidak, kita belum tahu," keluh Haidar.
Karena itu, hari ini juga pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Sidoarjo untuk memastikan ada atau tidaknya tanda terima surat pengunduran diri kades-kades tersebut. Jika nantinya ditemukan ada Kades yang belum memenuhi berkas tersebut atau terlambat menyerahkan, Bawaslu akan menyerahkan lagi masalah itu pada KPU. “Eksekutornya ya KPU,” tandasnya.
Sementara itu Camat Buduran, Syamsu Rizal yang dihubungi melalui selulernya kembali memastikan belum menerima surat pengunduran diri dari Kades Sidokepung, Elok Suciati yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB.
Sedangkan Camat Sedati, Abu Dardak menjelaskan, Kepala Desa Pabean yang juga istri Wabup Sidoarjo, Sriatun Subandi sudah menyerahkan surat pengunduran diri. "Sudah saya terima Senin, (15/05/2023) kemarin," katanya.
Informasi dari Camat Sidoarjo, Gundari menyebutkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kades Bluru Kidul, Tri Prasetyono dan Kades Sarirogo, Yunan Faruq Effendi sudah disampaikan padanya sebelum deadline penutupan pendaftaran calon legislatif oleh KPU.
Pun demikian dengan dokumen serupa dari Kades Kramat Jegu, Sukimin juga sudah diselesaikan. "Sudah saya terima Sabtu (13/05/2023)," jelas Camat Taman, Mukhamad Mahmud yang dihubungi terpisah.(hans/pram)
.jpg)
