DNN, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menyatakan sudah tidak lagi meneruskan jalinan kerjasama dengan empat Rumah Sakit Swasta di wilayah kota delta terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Fenny Apridawati pada 2 Desember 2022 lalu, kontrak kerjasama dengan RS Anwar Medika Krian, RSI Siti Hajar Sidoarjo, RSI Siti Khodijah Taman dan RS Mitra keluarga Waru tersebut akan berakhir per 31 Desember 2022 mendatang.
Adapun terkait tagihan layanan JKMM tahun 2022 yang masih belum diselesaikan hingga saat ini, Fenny berjanji akan dibayarkan oleh pihak Dinkes Sidoarjo dengan menggunakan anggaran daerah tahun 2023.
Dengan begitu mulai awal tahun depan, program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi warga Sidoarjo hanya akan dilayani di fasilitas-fasilitas kesehatan milik Pemkab, mulai dari Puskesmas hingga RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat (Sibar).
Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menerima rujukan JKMM antara lain RSUD dr. Soetomo dan juga RSJ Menur Surabaya.
Sementara itu mulai Januari hingga akhir November lalu, Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo sudah mengeluarkan 8.614 surat rekom JKMM untuk enam RS Rujukan dan Puskesmas Rawat Inap di kota delta. Sedangkan untuk rumah sakit di Surabaya sebanyak 227 rekom.
Dari jumlah pasien yang direkom tersebut sebagian besar sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab Sidoarjo. “Jumlah pastinya akan segera saya informasikan karena saya harus lihat data dulu,” jelas Kepala Dinsos Sidoarjo, Misbakhul Munir.
Sedangkan untuk besaran klaim dan nilai iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan datanya ada di Dinkes. “Lebih tepatnya disana. Tapi setahu saya, untuk keduanya rata-rata Rp 5 Miliar per bulan,” kata Misbah saat dihubungi melalui WA-nya, Kamis (08/12/2022).
Sementara itu, anggota fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mendesak Pemkab Sidoarjo untuk lebih masif lagi mensosialisasikan kebijakan tersebut pada publik. Pasalnya informasi tersebut belum banyak diketahui warga masyarakat.
“Khawatirnya ketika nanti ada pasien yang dikirim ke rumah sakit tersebut lalu tertolak karena tidak ada kerjasama dan kemudian sampai meninggal dunia karena tidak tertangani, terus gimana?,” katanya.
Selain itu legislator asal Tulangan tersebut juga mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana serta kecukupan SDM di RSUD Sibar dalam memberikan layanan pada masyarakat pengguna JKMM yang dirujuk dari berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Disisi lain, kebijakan pemutusan kontrak kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta ini justru akan menyulitkan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Sedati dan sekitarnya karena posisi mereka yang jauh dari lokasi Rumah Sakit rujukan.
Menjawab hal tersebut, Direktur RSUD Sibar, dr Abdillah menandaskan pihaknya sudah sangat siap menerima pasien dari wilayah Sidoarjo barat. Saat ini RS tersebut sudah buka 24 jam yang dilayani 293 orang tenaga kesehatan.
Walaupun diakuinya jumlah personel tersebut masih kurang, namun ia berjanji tetap akan tetap memaksimalkan kualitas layanan pada setiap pasien. Saat ini RSUD Sibar juga sudah dilengkapi tiga unit kamar operasi. “Targetnya, akhir Desember ini sudah selesai dan siap untuk digunakan,” pungkas Abdillah ketika dihubungi melalui selulernya.(hans/pram)
