DNN, SIDOARJO – Dari 316 PNS yang diangkat di tahun 2021 lalu, 156 orang diantaranya belum mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar (Diklatsar). Akibatnya, mereka hanya memperoleh 80% dari gaji yang seharusnya mereka terimakan setiap bulannya.
Fenomena ini menerbitkan keprihatinan Komisi A DPRD Sidoarjo. Merekapun mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera mengikutkan para PNS tersebut dalam Diklatsar maksimal tahun depan.
“Kasihan kalau gaji yang mereka terima tidak penuh karena aturannya, berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 memang begitu,” jelas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya Diklatsar merupakan tahapan yang wajib diikuti setiap PNS setelah lulus ujian dan sudah menerima SK pengangkatan sebagai pegawai instansi pemerintahan. Kegiatan itu sendiri dilakukan selama 3 bulan penuh.
"Kami fahamlah kalau APBD kita sekarang ini memang defisit, untuk itu kami juga sudah melakukan rasionalisasi anggaran, namun saran saya kalau hal-hal yang menyangkut kinerja dan hak pegawai seperti itu janganlah ditunda-tunda," ungkapnya.
Ungkap senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Abdul Haris. Menurutnya, BKD harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Diklatsar itu dan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sidoarjo 2023 melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pasti akan kami setujui karena kebutuhannya memang sudah mendesak. Bukan saja soal agar para PNS tersebut bisa mendapatkan gaji penuh sesuai ketentuan, tapi juga mendorong kinerja mereka agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” kata politisi PAN tersebut.
Ia juga berencana mengajukan usulan ke pimpinan dan anggota Komisi A agar menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk membahasa maslaah ini, dengan mengundang pihak-pihak terkait, seperti BKD dan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo.
“Kalau disetujui, kami akan mengagendakan rapat itu sesegera mungkin agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Dengan begitu kualitas layanan pada masyarakat tidak sampai terganggu,” tukas Haris lagi.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sidoarjo, Imam Mukri yang dihubungi melalui telepon selulernya mengapresiasi perhatian yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.
Ia mengatakan sebenarnya masih ada PNS angkatan 2020 yang juga belum menjalani Latsar. Tapi mereka sudah dimintakan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga urusannya sudah selesai.
Sedangkan untuk PNS angkatan 2021 Imam memastikan akan dilaksanakan pada 2023 mendatang. “Nanti akan dilaksanakan bertahap, karena setiap penyelenggaraan Latsar jumlah pesertanya dibatasi 40 orang,” pungkasnya.(Hans/Pram)
.jpeg)
