 |
| Abdillah Nasikh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sidoarjo(Foto:sumber surya co.id) |
Sinyalemen itu dilontarkan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasikh yang dihubungi melalui WA-nya, Senin (03/01/2022) siang tadi mengatakan sudah tidak ada lagi program UHC di Sidoarjo pada tahun ini.
“Berdasarkan laporan dinkes Desember kemarin, tidak mencapai 96% (capaian jumlah kepesertaan di Sidoarjo-red). Jadi BPJS sudah dilock. Jadi logikanya sudah tidak lagi UHC,” jelas legislator Komisi D DPRD Sidoarjo itu.
Sebagai gantinya, DPRD meminta Dinas kesehatan (Dinkes) untuk segera merumuskan skema lain pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga kota delta sebagaimana visi dan misi bupati Sidoarjo.
“Silahkan dirumuskan saja. Apakah pakai program Jamkesda atau JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin-red) sebagai opsi lain pelayanan kesehatan gratis untuk warga miskin itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang ditemui di ruang kerjanya menyebutkan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 152 Miliar dalam APBD 2022 ini untuk membiayai jaminan kesehatan bagi warga miskin.
“Tapi nomenklaturnya sudah bukan UHC lagi, tetapi Jaminan Kesehatan Masyarakat. Itupun kita bagi menjadi dua item, yakni pembayaran iuran dan pembayaran bantuan iuran,” imbuh politisi PKB asal Tulangan itu.
Ditambahkannya, memang cukup banyak kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program UHC di tahun lalu. Terutama dalam soal ketersediaan data kependudukan yang dijadikan sumber utama kepesertaan masyarakat ke BPJS Kesehatan.
“Kami tahu, bahwa konsep dasar BPJS Kesehatan itu adalah gotong royong dalam menanggung biaya perawatan kesehatan masyarakat. Tapi kalau justru banyak orang yang sudah mati tetapi iurannya tetap dibayari Pemkab, khan repot,” tukas Dhamroni.
Karena itu kalau memang Pemkab tetap mau melanjutkan kerjasamanya dengan pihak BPJS kesehatan, maka mereka harus memperbaiki basis datanya sehingga uang APBD yang digunakan untuk membiayai program ini tidak terbuang sia-sia.
Beda kasusnya, jika Pemkab kembali ke mekanisme Jamkesda sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya. Dimana pembayaran akan akan diberikan untuk warga yang benar-benar sakit dan sudah mendapatkan layanan kesehatan yang layak di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Kuncinya adalah goodwill dari Pemkab. Silahkan mau tetap BPJS atau kembali ke Jamkesda, JKMM atau apapun namanya yang penting tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Dhamroni.
Rencananya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil Dinkes dan juga Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat dengar pendapat untuk mendengar konsep penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi warga ini.
“Tadi kami sudah komunikasi dengan Kadinkes untuk sekedar tukar pendapat saja. Dan nanti kami akan bahas lebih detail lagi terkait grand desainnya,” pungkasnya.(pram/hans)
.jpeg)
