 |
| Legislator Komisi B DPRD Sidoarjo, Sujalil (kiri) dan Bambang Pujianto (kanan) |
DNN, SIDOARJO – Mundurnya kembali jadwal Seleksi Calon Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga Kabupaten Sidoarjo berpotensi menimbulkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.
“Tiap-tiap hari itu ada nilai rupiahnya. Kalau kemudian pelaksanaan kerjasama pengolaan parkir ini molor, berarti duit yang seharusnya masuk ke kas daerah sudah pasti menguap. Ini jelas merugikan daerah dan juga masyarakat.”
Kalimat bernada tegas itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Sujalil yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/12/2021) siang tadi. Pernyataan itu disampaikannya menyikapi keputusan tim seleksi yang kembali mengundur jadwal lelang proyek senilai Rp 20,4 Miliar itu.
Sebagaimana surat pemberitahuan tertanggal 28 Desember 2021 itu disebutkan, penguluran jadwal itu dilakukan karena ada pihak yang melakukan sanggahan terhadap putusan tim seleksi atas penetapan tiga perusahaan yang lolos kualifikasi.
 |
| Surat pemberitahuan |
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 22 Desember lalu, tim seleksi memutuskan tiga perusahaan yang lolos kualifikasi. Mereka adalah PT Prasetia Dwidharma-INKOPPOL, PT Indonesia Sarana Servis–KSO dan PT Piramida Teknologi Informasi.
Jika prosesnya lancar seharusnya pada hari ini tim seleksi sudah bisa menggelar lelang terbuka. Bahkan pemenang lelang itu juga diputuskan pada hari ini juga. Dan setelah mendapatkan persetujuan DPRD, maka pihak pemenang bisa langsung melaksanakan tugasnya.
Namun, akibat sanggahan itu, tahapan lelang itu harus diundur hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal rencananya, program kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan itu sudah harus dijalankan per 1 Januari 2022 lusa.
“Dari jadwal ini saja sudah tidak tepat. Seharusnya lelang itu sudah dilakukan jauh-jauh hari dan tidak mepet deadline seperti sekarang ini. Ini membuktikan kalau TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah-red) Pemkab Sidoarjo benar-benar lemah dalam sisi perencanaan,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, sekalipun tepat waktu, pihak kontraktor pemenang sudah pasti tidak bisa langsung tune-in sehari setelah penandatangan kontrak kerjasama. Pasalnya mereka harus menyiapkan dulu sumber daya manusianya dan pirantinya.
“Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua hari. Bayangnya, mereka mesti rekrutmen pegawai, terus harus ditraining dulu. Belum lagi penyiapan lokasi kerjanya karena selama ini titik-titik parkir itu sudah ada yang megang,” imbuh Sujalil.
Ungkap senada juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto. Katanya, hal-hal tersebut sudah disampaikan pihaknya jauh-jauh hari. “Kita sudah warning itu. Apalagi program ini sudah dikonsep sejak dua tahun lalu,” tandasnya.
Menilik kondisi terkini tersebut, legislator Gerindra itu memperkirakan program kerjasama ini baru bisa dilakukan di ahir triwulan pertama tahun depan. “Paling cepat Pebruari lah. Kalau sudah begitu, tentu nilai proyeknya akan turun. Dan yang paling krusial, hak warga untuk mendapatkan layanan parkir yang berkualitas juga tertunda,” ucapnya tegas.
Sayangnya, pihak TKKSD sendiri belum bisa dikonfirmasi. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki yang coba berkali-kali dihubungi melalui HP-nya, tidak berkenan menerima. (pram/hans)
.jpeg)
