Para Pimpinan Kantor BPJS Cabang Sidoarjo (seragam kuning) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi DDNN, SIDOARJO – Kantor BPJS Cabang Sidoarjo, akhirnya mengakui kelemahannya dalam memberikan pelayanan terkait kerjasamanya dengan Pemkab Sidoarjo dalam program Universal Health Coverage (UHC).
“Harus diakui, kami memang belum melakukan sosialisasi,” aku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Iswahyudi dalam forum rapat dengar pendapat yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo, Jumat (03/09/2021) siang tadi.
Pernyataannya tadi disampaikan untuk menanggapi tudingan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Tirto Adhi yang menyebut BPJS sama sekali tidak pernah melibatkan pihaknya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam proses sosialisasi program yang disokong dana APBD sebesar Rp 14 Miliar per bulan itu.
Bahkan menurut Tirto, seluruh keputusan dalam rapat koordinasi dengan dinsos, Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi pelaksana program ini juga tidak pernah ditindak-lanjuti oleh BPJS.
“Bahkan ketika saya minta untuk membuat baliho yang berisi sosialisasi program UHC ini pun juga belum dilakukan oleh BPJS sampai saat ini. Saya tahu sendiri ada warga yang ditolak saat berobat di rumah sakit,” imbuh Tirto dengan nada tinggi.
Bukan hanya itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Fredik Suharto dengan tegas juga menyatakan tidak pernah dilibatkan oleh BPJS dalam pelaksanaan program yang secara resmi dikerjasamakan oleh Pemkab Sidoarjo sejak 31 Mei lalu.
Termasuk dalam soal verifikasi aktual data kependudukan, yang menurut Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori harus melibatkan pihak pemerintahan desa untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat. Dengan begitu tidak sampai terjadi kesalahan dalam penentuan nama-nama warga yang berhak mendaptkan subsidi dari pemkab Sidoarjo.
“Jangan sampai tukang pelitur mebel yang miskin sama sekali tidak tercatat dalam program ini, tapi seorang pengacara yang tinggal di sebuah perumahan mewah di tengah kota Sidoarjo malah dapat,” sergah legislator asal PAN, Bangun Winarso.
Lantaran itulah, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo yang juga anggota Komisi D, M. Nasikh merekomendasikan pada forum sidang tersebut untuk menghentikan dulu program ini sampai masalah pendataan warga yang menuai subsidi berupa bantuan iuran BPJS kelas 3 ini bisa dituntaskan.
“BPJS harus menarik 150 ribu kartu yang sudah terlanjur dibagikan di tahap satu kemarin. Dan 144 ribu kartu yang belum dikirim juga tidak usah disebar dulu. Kalau perlu kita evaluasi lagi lah program ini,” ujarnya lagi.
Serangan lebih tajam disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus. Menurutnya banyak program pembangunan daerah yang terpaksa harus dicoret hanya demi bisa menyetor duit ke BPJS sebesar Rp 183 Miliar.
“Kalau perlu kita cari skema lain yang tidak melanggar aturan perundangan-undangan. Buat apa buang-buang uang segitu banyaknya, sementara dengan pola SKTM yang sebelumnya, paling banter kita hanya mengeluarkan uang tak lebih dari Rp 50 miliar setahun,” ucapnya tegas.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Sidoarjo, Heru Sulton juga menyuarakan ketidakpekaan BPJS dalam soal distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada warga. “Kalau sama-sama mbayarnya, kenapa tidak diberikan pada pengurus RT atau RW saja daripada diberikan pada ....,” katanya sambil menyebut salah satu merek usaha jasa pengiriman barang.
Dan akhir dari semua itu adalah informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman yang mengatakan, “sesuai perintah pak bupati, kami belum bayarkan tagihan BPJS sejak Juli lalu sebelum masalah ini terselesaikan.”
(Hans/Pramono)
.jpeg)
