DNN, BOGOR - Anggota Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan umum (FSP KEP) harus cerdas dan mampu menyikapi permasalahan perburuhan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC FSP-KEP Kabupaten Bogor, Mujimin pada sambutannya dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang digelar di Villa Ardila – Cisarua, Puncak, Rabu (29/09/2021).
Lebih lanjut dikatakannya, setiap anggota dan pengurus juga harus selalu berkoordinasi dengan perangkat organisasi agar tidak salah jalan dalam mengambil keputusan dan merugikan pekerja.
Mujimin menambahkan, akhir-akhir ini muncul fenomena baru pada sektor perburuhan se-wilayah Bogor. Dimana para pengusaha berusaha memaksakan kehendak untuk mencantumkan isi UU 11/2020 tentang Omnibus Law dalam draft PKB.
“Karena itu hari ini kami menyisipkan pendidikan organisasi kepada PUK (Pimpinan Unit Kerja-red) untuk memperkuat dalam perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama-red) tanpa Omnibus law,” tambah Mujimin.
Untuk itu pihaknya mengundang Waketum DPP FSPKEP, Sahat Butar-Butar SH sebagai tutor dalam pelatihan yang menjadi bagian dari agenda Rakercab bertema ‘Membangun organisasi FSP KEP yang bermartabat, berwibawa dan berintegritas tinggi’ itu.
Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Rakercab ini sebagai Laporan atas kinerja Pengurus DPC pada rentang masa kerja 2018- 2021 didepan Perwakilan PUK.
“Ini menjadi bukti bahwa pengurus serius untuk menjalankan roda organisasi melalui rekomendasi pada Musyawarah Cabang VI tahun 2018 sekaligus evaluasi dan perbaikan dari segala bidang keorganisasian,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPD FSPKEP Jawa Barat, Kristianto SH mendorong para anggotanya untuk mengambil bagian langsung di kancah perpolitikan nasional. “Tujuannya, agar aspirasi dan perjuangan kaum buruh dan warga termarjinalkan lainnya dapat langsung ditampung dan diterima oleh wakil rakyat,” saat membuka Rakercab tersebut.
Pada kesempatan itu Kristianto juga menyampaikan teknis Munas VI FSPKEP yang akan dilangsungkan di Surabaya pada Oktober mendatang. Juga agenda Pendidikan Organisasi yang diharapkan mampu sebagai ajang komunikasi dan koordinasi dua arah antara pengurus DPC FSPKEP dengan PUK di perusahaan.
“Akhirnya semoga apa yang direncanakan, dikomunikasikan dan dibahas pada Rakercab tersebut bisa dijadikan koreksi secara keseluruhan untuk peningkatan kinerja bersama dalam konteks organisasi FSPKEP yang cerdas, militan dan bertanggungjawab,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan 32 PUK Se-kabupaten Bogor, Pengurus DPD FSPKEP Jawa Barat serta Waketum DPP FSPKEP.(RD/Hans)
