Arak-arakan massa buruh dan mahasiswa yang bergerak dari Kampus Umsida sampai Kantor Gubernur Jatim.
DNN, SIDOARJO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Delta turut serta dalam aksi May Day. Bersama Gabungan Serikat Pekerja/Buruh seluruh Jawa Timur (GASPER JATIM), mereka melakukan long march dari depan Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) sampai kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (01/05/2024) pagi tadi.
Presiden Mahasiswa Umsida, Aditya mengatakan keikutsertaan mereka dalam May Day ini merupakan wujud keberpihakan pada buruh. Ia berharap apa yang menjadi tuntutan kaum pekerja itu terutama terkait pemenuhan hak-haknya dapat terpenuhi.
"Alhamdulillah pagi ini hingga sore kami tetap bersama barisan para buruh, turut bersama memperjuangkan apa yang semestinya menjadi hak para buruh. May Day bukan hanya menyoal aksi simbolis semata, tetapi juga sebagai bentuk teguran terhadap pemerintah agar mendengar dan dapat merealisasikan tuntutan buruh," ujarnya.
Begitu sampai di di Kantor Gubernur, perwakilan masa aksi mendapat kesempatan untuk beraudiensi dengan Pemprop Jatim. Diantaranya dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Biro Hukum Setda serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Cipta Karya.
Selain itu ikut hadir pula di forum tersebut Perwakilan Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Jatim.
Dari pembicaraan tersebut didapatkan beberapa poin kesepakatan. Diantaranya Pemprop Jatim menampung dan meneruskan semua usulan yang disampaikan para pengunjukrasa yang bersifat nasional ke pemerintah pusat.
Diantaranya menolak Omnibulaw, Revisi Perpres No 82/2018, menolak kenaikan cukai rokok, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10%, menolak kawasan bebas rokok, menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Bahkan Pemprop Jatim juga akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan tuntutannya tersebut secara langsung pada pemeritah pusat.
Selain itu Dinas Pendidikan menerima usulan terkait penambahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi Anak Buruh minimal 5%. Pun demikian dengan tuntutan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau serta penyediaan sarana transportasi massal bagi kaum buruh di sekitar kawasan industri.(sein/pram)
