DNN, SIDOARJO – Beberapa orang diantara para peserta plesiran misterius Paguyuban PPS se Kecamatan Sidoarjo ke Nganjuk akhir Juli lalu terancam diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Selain itu KPU Sidoarjo juga akan memberikan peringatan keras pada lainnya.
“Bisa satu atau dua orang yang diberhentikan. Sedangkan yang lain tetap ada sanksi sesuai bobot kesalahannya masing-masing. Karena peran tiap-tiap orang dalam kasus ini berbeda-beda,” ungkap Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/08/2023) sore tadi.
Dijelaskannya, saat ini KPU Sidoarjo sudah membentuk Tim Pemeriksa atas kasus plesiran misterius ini yang terdiri dari tiga orang anggota komisioner. Merekalah yang nantinya akan melakukan pendalaman terhadap informasi awal yang didapat dari proses pemeriksaan awal yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Kira-kira dua atau tiga hari lagi tim ini bekerja hingga membuat kesimpulan akhir. Dan hasilnya akan kami plenokan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan,” imbuh Iskak yang didampingi Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih, SDM dan Parmas) KPU Sidoarjo, Fauzan Adim.
Dan selama masa kerja Tim Pemeriksa tersebut, untuk sementara KPU Sidoarjo akan memberhentikan personel PPK dan PPS Kecamatan Sidoarjo yang akan diperiksa dari tugas dan wewenangnya di lembaga penyelenggara Pemilu itu.
Lebih lanjut Iskak menjelaskan, sebenarnya dirinya sudah mendengar informasi tentang rencana keberangkatan anggota PPS ke Nganjuk tersebut sejak sehari sebelumnya. Selanjutnya, ia mengambil langkah cepat, yakni berkoordinasi dengan koleganya di tlatah Anjuk Ladang.
“Saya langsung menghubungi teman-teman disana dan mereka memastikan tidak akan memenuhi undangan Kepala Bakesbangpol Nganjuk untuk menemui PPS dari kecamatan Sidoarjo. Baik dari unsur KPU, PPK maupun PPS,” sebutnya.
Selain itu ia juga langsung memerintahkan pada Fauzan agar menghubungi Ketua PPK Kecamatan Sidoarjo. “Intinya saya memerintahkan agar keberangkatan ke Nganjuk itu dibatalkan. Saya larang,” ucap Iskak tegas.
Faktanya, para anggota paguyuban PPS se kecamatan Sidoarjo memilih untuk mengabaikan perintah Ketua KPU tersebut. “Bahkan saat kami periksa, Ketua PPS Sekardangan mengatakan kegiatan itu juga diikuti Ketua PPK Sidoarjo, Budi Setiawan,” imbuh Fauzan.
Hanya saja, tambahnya, yang bersangkutan tidak ikut berfoto bersama dengan Bupati Nganjuk. Dan setelah acara di Pendopo Kabupaten Nganjuk itu, Budi Setiawan tidak lagi bersama dengan rombongan PPS. “Nanti akan kita dalami tentang hal itu,” ujar Fauzan lagi.
Namun yang jelas dari temuan-temuan yang didapat dipastikan ada unsur pelanggaran kode etik dengan kategori berat yang bisa dijerat dengan sanksi maksimal, yakni pemecatan sehingga yang bersangkutan tidak akan bisa lagi terlibat sebagai penyelenggara Pemilu di periode-periode selanjutnya.(hans/pram)
.jpg)
