Mukhamad Iskak, Ketua KPU Sidoarjo.DNN, SIIDOARJO - KPU Sidoarjo mengambil langkah cepat untuk menginvestigasi kasus 'plesiran' misterius yang dilakukan Paguyuban Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 Kecamatan Sidoarjo ke Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu.
"Hari ini kami sudah memanggil pimpinan PPK Kecamatan Kota dan PPS yang terlibat dalam acara tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Dan Rabu besok akan ada pihak lainnya yang akan kami panggil," sebut Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak yang dihubungi melalui ponselnya, Senin 07/08/2023 sore tadi.
Karena itu ia belum bisa mengambil keputusan apapun karena penanganan kasus ini masih dalam proses. Termasuk soal adanya dugaan adanya pertemuan rahasia antara para anggota PPS se Kecamatan Sidoarjo itu dengan salah seorang bakal caleg dari salah satu parpol besar yang berkontestasi di perebutan kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo. "Ditunggu saja hasilnya," ujar Iskak lagi.
Sementara itu Ketua PPK Sidoarjo, Budi Setiawan yang dihubungi terpisah mengaku tidak tahu menahu dengan acara yang digelar Paguyuban PPS itu. "Mereka memang sempat bilang ke kami. Katanya sih hanya mau rekreasi saja ke salah satu obyek wisata di Nganjuk. Sebatas itu saja yang kami ketahui. Saya baru tahu kalau ceritanya bisa jadi begini setelah ramai di media massa," katanya.
Di sisi lain beredar foto di berbagai platform media sosial terkait surat dari Bakesbangpol Nganjuk pada Ketua KPU setempat tertanggal 28 Juni 2023. Isinya lembaga pelat merah itu meminta pada penyelenggara Pemilu tersebut untuk menghadirkan semua Ketua PPK se Nganjuk serta Ketua PPS di wilayah Kecamatan Nganjuk, Loceret, Sukomoro dan Bagor. Perintah dari Kepala Bakesbangpol Nganjuk tersebut didasari surat dari Paguyuban PPS Kecamatan Sidoarjo terkait rencana silaturahmi yang dilayangkan pada 19 Juli 2023 lalu.
Tentang hal itu Budi kembali menyatakan tidak tahu karena pihak Paguyuban PPS tak pernah mengkoordinasikan soal pengiriman surat tersebut padanya. Dan ditegaskannya, ia sudah menyampaikan hal tersebut pada komisioner KPU saat dipanggil dan diminta memberikan keterangan dan klarifikasi siang tadi. "Sudah kami jelaskan semuanya," ucapnya lagi.
Peristiwa inipun langsung disikapi Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sidoarjo, Sujani. Menurutnya fenomena ini justru menunjukkan adanya masalah besar di tubuh KPU dan PPK Sidoarjo. "Bagaimana mungkin PPS bisa menjalin komunikasi dengan Bakesbangpol daerah lain tanpa sepengetahuan bahkan tanpa persetujuan dari KPU maupun PPK. Kalau memang begitu berarti PPS tidak menghormati otoritas lembaga yang diatasnya,” ujarnya tegas.
Kemungkinan kedua adalah adanya fakta yang sengaja disembunyikan oleh KPU, PPK dan juga PPS. “Wajar jika kemudian publik menduga ada permainan di bawah meja yang mereka lakukan dengan oknum Bacaleg atau parpol tertentu. Wong di fotonya jelas-jelas ada bacaleg DPRD Sdoarjo bersama para PPS itu dan Bupati Nganjuk,” sergahnya.
Karena itu Sujani mendesak masalah ini diusut sampai tuntas. Jika nantinya memang ditemukan ada bukti pelanggarannya, ia meminta KPU tak segan-segan memecat semua PPS yang terlibat. “Kalau tidak tegas, berarti Pemilu nanti pasti akan cacat karena penyelenggaranya adalah orang-orang yang tidak netral,” tegas aktivis di berbagai organisasi sosil dan kemasyarakatan di kota delta itu.(pram/hans)
.jpg)
