DNN, SIDOARJO – Pengamat politik, Nanang Haromain mengingatkan KPU dan Bawaslu Sidoarjo agar tetap menjaga independensi serta menghindari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Terutama terkait upaya kedua lembaga tersebut dalam menangani kasus persoalan plesiran misterius paguyuban PPS Kecamatan Sidoarjo ke Nganjuk beberapa waktu lalu yang menimbulkan polemik publik di kota delta.
Menurut Nanang, di kasus inilah integritas KPU dan Bawaslu Sidoarjo termasuk para komisionernya diuji. “Penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan pemilu yang demokratis,” tandasnya saat ditemui Jumat (11/08/2023) siang tadi.
Karena itu KPU harus segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kemandirian dan profesionalitas penyelanggara pemilu di Sidoarjo. Lambatnya proses penanganan kasus ini justru akan menimbulkan tanggapan negatif masyarakat.
“Apalagi klarifikasi sudah dilakukan dan aktor penggerak kegiatan ini juga sudah diketahui. Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda keputusan,” ujar mantan Komisioner KPU Sidoarjo di periode 2014-2019 itu.
Belajar dari pengalaman di Pilkada 2020 lalu, KPU langsung gerak cepat memecat Ketua PPS di Krian setelah yang bersangkutan diketahui berfoto bersama dengan salah satu bakal calon Bupati dan mengacungkan simbol dukungan.
“Sikap tegas terhadap pelaksana Pemilu yang melanggar aturan sangat diperlukan. Itu penting, karena saat ini seluruh energi bangsa diarahkan untuk mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan yang digelar tahun depan agar bisa berlangsung secara berkualitas aman dan damai,” ucap Nanang tegas.
Selain itu, Nanang juga meminta Bawaslu untuk segera mengklarifikasi Kepala Dinas yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Mengingat pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara.
Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Fauzan Adim yang dihubungi melalui selulernya mengatakan pihaknya sudah memberhentikan sementara tiga orang yang dianggap sebagai dalang atau aktor intelektual dalam kasus tersebut.
Mereka adalah Hamzah Ketua Paguyuban PPS Kecamatan Sidoarjo, lalu Aryo Ketua PPS Sekardangan dan Budi Setiawan Ketua PPK Sidoarjo. “Selanjutnya akan kita lakukan pemanggilan kembali beberapa orang saksi,” sebutnya.
Fauzan juga memastikan KPU Sidoarjo akan berpegang teguh pada tata aturan yang berlaku. Dengan begitu semua bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal akan mereka abaikan.(pram/hans)
.jpg)
