Tiang-tiang pancang PT Eka Mas Republik yang dihentikan pemasangannya oleh warga Perumahan Grand Indraprastha.
DNN, SIDOARJO — Warga Perumahan Grand Indraprasta Desa Simogirang Kecamatan Prambon beraksi saat dilakukannya pemasangan tiang provider milik PT Eka Mas Republik (EMR) di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain karena tidak adanya rekomendasi dari Pemkab, aksi itu juga dilakukan tanpa adanya sosialisasi pada masyarakat.
Salah satu warga Perumahan tersebut, Sigit Imam Basuki mengatakan sempat menanyai staf PT EMR yang mengawasi pemasangan tiang-tiang tersebut terkait surat rekomendasi dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Sidoarjo.
“Mereka bilang masih dalam proses, jadi intinya khan belum ada ijin. Karena itu warga meminta proses pemasangan tiang tersebut dihentikan dulu sampai terbitnya surat rekom pemanfaatan jalan tersebut,” kata Sigit saat ditemui di rumahnya, Jumat (28/07/2023) siang tadi.
Menurutnya, piranti administrasi tersebut mutlak diperlukan agar penataan titik pemasangan tiang-tiang itu tidak semrawut. “Selain itu juga bekenaan dengan uang sewa lahan dan juga jaminan pekerjaan ke Pemkab Sidoarjo,” jelas Direktur LSM Java Corruption Watch itu.
Saat ini proses pemasangan tiang-tiang tersebut telah dihentikan. Meski begitu sudah ada beberapa tiang yang sudah terlanjur terpasang di depan rumah warga. “Yang sudah terlanjur, ya sudah. Tapi jangan ada pemancangan tiang lagi sebelum ijinnya beres,” tegas Sigit.
Sementara itu staf bidang pemanfaatan jalan dan jembatan dinas PU BMSDA Sidoarjo, Supriyadi yang dikonfirmasi melalui selulernya memastikan belum ada surat rekomendasi pemasangan tiang provider yang dikeluarkan pihaknya di area tersebut untuk PT EMR.
"Belum ada izin untuk EMR. Kemarin Kepala Desa Simogirang juga kesini menanyakan hal tersebut. Dan saya menyarankan agar pemasangan tiang provider di perumahan Granda Indraprastha dihentikan dulu," ucapnya tegas.
Penghuni perumahan lainnya, Sokran yang dihubungi terpisah menambahkan pemasangan tiang provider yang dilakukan PT EMR justru menimbulkan kegaduhan di internal warga setempat. Pasalnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan sebelumnya dari pengurus RT maupun RW.
“Semestinya sebelum ada eksekusi di lapangan para pengurus RT maupun RW harus menyampaikan dulu ke warganya. Jangan berikan persetujuan apapun terkait kegiatan yang berdampak ke masyarakat tanpa ada musyawarah,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, PT EMR sudah memberikan uang sebesar Rp 17,5 juta melalui pengurus RW 07 di perumahan itu. Selanjutnya uang itu didistribusikan ke empat pengurus RT disana, masing-masing Rp 2 juta.
Bahkan sempat tersiar kabar, sebelumnya pernah ada perusahaan provider lain yang juga menancapkan tiang serupa setelah memberikan konpensasi sebesar Rp 11 juta. “Informasi ini akan kami konfirmasikan ke Ketua RW," ucap pengusaha bidang pengadaan barang dan jasa tersebut.
Terkait persoalan itu, Ketua RW 07 Perum Grand Indraprasta, Fadjar Hadi yang dihubungi melalui selulernya sudah menyampaikan klarifikasinya. Namun ia tidak berkenan pernyataannya dipublikasikan. (hans/pram)
.jpg)
