Salah satu warga yang menunjukkan lokasi makam yang sudah dibongkarDNN, SIDOARJO – Warga Desa Waru menyesalkan sikap Pemkab Sidoarjo yang buru-buru melakukan pembongkaran lahan makam desa yang terdampak proyek frontage road namun belum menyiapkan lahan pengganti.
Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Waru, Anwar saat ditemui Jumat (02/06/2023) lalu mengaku ia dan warga desa lainnya sangat kecewa atas sikap Pemkab Sidoarjo dalam perkara ini.
"Kami sudah mengingatkan jauh hari agar tanah penganti perlu segera direalisasikan dulu sebelum pembongkaran makam. Tujuannya agar ketika ada warga kami yang meninggal, tidak kesulitan untuk pemakamannya," tuturnya.
Ditambahkannya, selama ini sudah cukup mengalah dengan membiarkan pembongkaran sebagian lahan makam yang terdampak proyek frontage road tersebut. Jasad dan tulang belulang yang masih ada dipindahkan ke lubang makam yang lain dengan cara ditumpuk.
"Yang dibongkar lebih dari 200 dibawah 300 makam. Kami mengalah karena kami masih berharap 11 makam Kristen disana agar jangan dibongkar sebelum ada tanah makam pengganti. Ternyata tanpa sepengetahuan warga termasuk BPD, makam itu dibongkar juga," keluh Anwar.
Lebih lanjut disebutkannya, dalam forum-forum Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar Pemdes Waru, pihaknya terus menekankan hal tersebut. Termasuk alternatif-alternatif lahan sebagai pengganti tanah makam tersebut.
"Saat musdes lalu kami sudah ajukan beberapa alternatif lokasi untuk tanah makam penganti. Namun dari sekian yang kita ajukan ternyata semuanya ada indikasi ditolak. Makanya satu-satunya opsi kita adalah tanah milik PT Varia Usaha, itupun prosesnya juga panjang," imbuhnya.
Pernyataan Anwar ini diamini anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Waru, Basuki. Dirinya mengaku selama ini tidak tahu-menahu hasil Musdes yang harusnya ditujukan pada anggota Pokmas di desa tersebut.
"Tahu-tahu sudah dibentuk Pokmas. Sebelum ada Pokmas sudah ada hasil Musdes-Musdes, dan hasil Musdes itu pun kita tidak tahu. Tahunya warga ramai adanya pembongkaran makam ini, namun belum ada lahan pengantinya," jelasnya.
Sementara itu Camat Waru, Anwari menjelaskan apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo sudah sesuai regulasi yang ada. Namun saat ini pihaknya masih menunggu kajian tim aprassial terkait tanah pengganti makam untuk warga Desa Waru.
"Terkait ruislagh tanah kas desa, pemerintah tidak mungkin terlepas dari regulasi. Sebab dalam ketentuan Permendagri itu setiap pelepasan TKD harus sesuai prosedur, dan itu sudah dijalankan oleh Pemdes Waru,” jelasnya.
Sesuai hasil Musdes terakhir, bahwa opsi tanah makam penganti diajukan dua tempat. Yaitu tanah milik PT Varia usaha di sisi timur dan tanah milik petani gogol yang ada di sisi barat desa.(hans/pram)
