DNN, SIDOARJO – Bisnis parkir tepi jalan umum ibarat lahan basah, sehingga banyak pihak yang merasa punya kepentingan untuk ikut mengais rejeki dari sektor tersebut. Karena itu Bupati Sidoarjo diminta bersikap tegas untuk menuntaskan carut marut masalah tersebut.
“Bupati harus segera membuat keputusan yang tegas. Jangan diambangkan seperti ini karena semakin lama dibiarkan, akan kian banyak potensi pendapatan daerah yang menguap,” tandas salah seorang tokoh pemuda di Sidoarjo, H. Djoko Purwoko.
Ia yang ditemui Selasa (14/02/2023) siang tadi menilai Pemkab Sidoarjo terlalu lamban untuk menyikapi hubungan kerjasamanya dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus di kota delta.
Akibatnya, uang parkir yang dibayarkan masyarakat tak jelas mengalir kemana pasca terbitnya surat pemutusan hubungan kerjasama dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo pada PT ISS awal Januari lalu. “Potensinya itu puluhan Miliar rupiah lho. Dan dipastikan tidak ada sepeserpun yang masuk ke kas daerah sampai saat ini,” ujarnya.
Kondisi ini jelas sangat merugikan daerah dan juga masyarakat Sidoarjo. Karena uang retribusi daerah tersebut seharusnya bisa dipakai untuk membiayai program-program pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.
Parahnya lagi, Dishub Sidoarjo sendiri tidak bisa serta merta mengambil alih pengelolaan parkir tepi jalan tersebut karena sama sekali tidak memiliki anggaran untuk memenuhi biaya operasional. “Di APBD 2023 khan tidak ada anggaran untuk membayar honor jukir bahkan pengadaan karcis,” tambah Joko.
Ini berarti, Pemkab tak punya pilihan lain dalam pengelolaan parkir tepi jalan tersebut kecuali melibatkan pihak swasta. “Kuno kalau Pemkab masih berfikir menggunakan dana APBD untuk itu, sedangkan daerah lain sudah mampu menyerahkannya pada investor. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan pelayanan yang prima plus pendapatan asli daerah tanpa mengutip serupiahpun dari APBD,” ucapnya Joko tegas.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, pria yang aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan itu mendesak Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor untuk membuat langkah yang taktis dan strategis guna menyelamatkan potensi pendapatan daerah tersebut.
“Apa perlu kami yang harus ambil sikap. Kita siap koq turun ke jalan, kalau perlu ke Kejaksaan Negeri untuk mempertanyakan motivasi memediasi Dishub dan PT ISS kemarin. Terus tindak lanjut setelah mediasi itu apa?,” ancamnya.
Joko menambahkan, jika Pemkab merasa hubungan kerjasama dengan PT ISS tersebut tidak bisa dilanjutkan, maka selayaknya segera menempuh langkah-langkah hukum yang dianggap perlu sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Pemkab khan punya orang di Bagian Hukum, suruh saja mereka mengkaji segala kemungkinan langkah hukum yang bisa dilakukan biar masalah ini cepat selesai. Tapi harus segera biar tidak makin banyak potensi pendapatan parkir yang hilang,” katanya lagi.
Bahkan di tahun inipun, potensi tersebut bisa kembali hangus tak bersisa sekalipun DPRD Sidoarjo sudah menurunkan patokan target pendapatan di sektor ini dari Rp 20 Miliar menjadi hanya Rp 10 Miliar saja.
“Saya nggak ngerti meski bersikap gimana lagi. Padahal kami sebagai putra daerah punya kepedulian yang besar dalam mendukung semua program pemerintah untuk membangun Sidoarjo ke depan. Termasuk dalam pengelolaan parkir ini,” pungkas Joko.(pram/hans)
.jpg)
