DNN, SIDOARJO - Rencana Pemerintah Desa Jati Kecamatan Sidoarjo yang akan membangun Pujasera di sisi barat kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo mendapat penolakan dari beberapa pedagang. Hal ini terungkap dalam rapat sosialisasi rencana pembangunan pujasera tersebut di balai desa Jati, Rabu (15/02/2023) Siang tadi.
Menurut salah satu pedagang, M Abdul Adzim bahwa pada prinsipnya dirinya dan pedagang lainnya bersedia melakukan kontrak ataupun sewa, namun dengan catatan harus pada pemilik sah aset tersebut.
"Sampai saat ini kami belum tahu siapa pemilik aset tempat kami berjualan tersebut. Tadi waktu rapat, pemerintah Desa Jati mengklaim aset tersebut miliknya, namun ketika saya tanya bukti dokumen alas haknya, mereka tidak bisa menunjukkannya," ungkapnya.
Untuk itu Adzim bersama pedagang yang lain akan menunggu informasi dari desa tentang pemilik sah dari aset tanah tersebut. Sikap tegas itu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.
"Kami akui kalau memang selama ini kami hanya menempati saja dan tidak membayar uang sewa, namun kami juga menunggu siapa pemilik yang sah aset ini dan kami siap untuk membayar sewa," ujarnya.
Sementara itu Kepala Desa Jati, M Ilham yang dihubungi di ruang kerjanya mengatakan sesuai dokumen desa tanah tersebut berstatus governor ground (GG) atau tanah milik negara yang kemudian menjadi aset desa.
"Tanah gege adalah tanah yang digarap oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam maupun tempat untuk tinggal. Karena itu saya akan mengelola aset tersebut untuk menambah PAD kita," tandasnya.
Ia juga menandaskan, untuk mengelola aset tersebut dirinya sudah menglokasikan anggarkan sebesar puluhan juta rupiah di tahun 2022 lalu. Namun anggaran itu masuk silpa karena programnya tidak terealisasi.
"Konsepnya sudah kita buat. Saya berharap tahun ini bisa direalisasikan untuk membangun Pujasera tersebut sehingga para pedagang disana akan lebih nyaman dan pengunjungnya semakin ramai," pungkasnya.(hans/pram)
.jpg)
