DNN, SIDOARJO – Pasca terbitnya surat pemutusan kerjasama yang dikeluarkan sepihak oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo pada PT Indonesia Sarana Service (ISS), lahan-lahan parkir di kota delta kembali dikuasai para juru parkir (jukir) liar.
“Saya lihat sendiri faktanya di lapangan. Contohnya di kawasan Pasar Krian saja. Sudah hampir semuanya tidak menggunakan karcis resmi. Termasuk di kawasan yang sebelumnya sudah berada di dalam kewenangan pengelolaan PT ISS,” tandas Ketua Fraksi Golkar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, HM. Nizar.
Ia yang dihubungi melalui HP-nya, Senin (13/02/2023) siang tadi mengatakan fenomena tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Krian, Balongbendo dan juga Tarik yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil)-nya dalam Pemilu lalu.
“Bukan disini saja. Informasi yang saya dapatkan dari kader-kader partai di kecamatan-kecamatan lain di seluruh Sidoarjo juga begitu. Bagaimana koq bisa begini,” ucap politisi yang dipercaya menjadi Bendahara DPD Golkar Sidoarjo itu.
Menurutnya kondisi seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat karena kualitas layanan para jukir liar itu sama sekali tidak bisa dikontrol dan diarahkan sesuai standar. Padahal pemberian layanan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemkab Sidoarjo.
Selain itu sepak terjang para jukir liar tersebut juga sangat merugikan Pemkab Sidoarjo karena telah kehilangan sumber pendapatan yang potensial dari sisi retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah.
Menurut catatan Nizar, di 2019 lalu pendapatan dari sektor ini hilang separo pasca berakhirnya program parkir berlangganan. Tahun berikutnya malah sama sekali hangus. Di 2021 kondisinya malah lebih parah, karena Pemkab harus mengeluarkan dana operasional pengelolaan parkir namun hasil yang dituai jauh dibawah angka rupiah yang dikucurkan.
“Di 2022 kemarin Pemkab sudah keluarkan Rp 3 Miliar lebih, tapi hasilnya hanya sekitar Rp 500 juta untuk enam bulan pertama. Kalau saja kerjasama dengan PT ISS lancar, kita bisa dapat Rp 16 Miliar. Jadi sekalipun target Rp 20 Miliar tak tercapai, tapi setidaknya masih ada angka pemasukan yang signifikan,” imbuh Nizar.
Namun kenyataannya, pelaksanaan kerjasama ini malah carut marut gegara jumlah obyek yang tidak valid. Informasi yang diterima Nizar menyebutkan, merosotnya angka 359 titik parkir menurut versi SK Bupati no 188/2022 menjadi 87 berdasarkan hasil kajian tim Brawijaya karena sebagian diantaranya telah dikuasai para broker lahan parkir sehingga tak bisa dikelola PT ISS.
“Ini khan lucu. Terus mana yang namanya bentuk sinergitas Forkopimda itu? Kenapa Pemkab tidak minta bantuan dari APH (Aparat Penegak Hukum-red) untuk menertibkan mereka. Ada apa ini,” ujar Nizar dengan nada sinis.
Politisi asal Krian itu menambahkan, kalau Pemkab memang punya niat yang baik untuk memberikan layanan parkir yang prima sekaligus menuai pendapatan daerah, harusnya bisa mengatasi masalah tersebut dengan menggandeng APH di wilayahnya.
Apalagi, katanya lagi, selama ini Pemkab dan DPRD Sidoarjo juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada instansi-instansi APH tersebut dalam bentuk dana hibah dan sebagainya yang nilainya mencapai miliaran rupiah di setiap tahun anggaran.
Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, menurut Nizar tak salah jika kemudian ada yang curiga adanya permainan oknum-oknum tertentu di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang seakan-akan memberikan ruang seluas-luasnya pada para broker kawasan parkir itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Harusnya semua pihak terbuka, baik Dishub maupun PT ISS. Sampaikan saja pada publik melalui media massa, siapa yang sebenarnya mencorat-coret jumlah titik parkir di kajian Unibraw itu,” pungkas Nizar.(pram/hans)
.jpg)
