DNN, SIDOARJO – Komisi B DPRD Sidoarjo akan memanggil Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pemkab serta pimpinan PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) untuk menanyakan tindak lanjut hasil mediasi keduanya di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo beberapa waktu lalu.
“Nanti akan kita panggil lagi keduanya, dan saya harap dari TKKD mau hadir. Soalnya saat mediasi dengan Pak Kajari Kamis lalu sama sekali tak ada konsep nyata dari Pemkab Sidoarjo untuk menuntaskan masalah ini,” jelas Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Sabtu (12/02/2023) malam kemarin.
Saat itu pihak Pemkab Sidoarjo yang hanya diwakili Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Benny Airlangga dan staf dari Bagian Hukum mengatakan akan melaporkan hasil mediasi tersebut ke Bupati Ahmad Muhdlor.
“Jadi apa yang akan mereka lakukan nanti terkait kelanjutan hubungan kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus dengan PT ISS tergantung dari keputusan Bupati,” ujar Bambang yang ditemui disela-sela acara pelantikan PAC dan Ranting Partai Gerindra di Prambon tersebut.
Lebih lanjut dijelaskannya, dalam mediasi tersebut Kejaksaan meminta pendapatan parkir di tahun 2022 lalu harus segera disetorkan ke kas daerah. Dan selanjutnya, Pemkab Sidoarjo dan PT ISS diminta segera mengadendum Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mereka tandatangani pada April tahun lalu.
Hanya saja, ujar Bambang sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak tersebut terkait nilai rupiah yang harus disetorkan. “Itu masalah teknis, biar mereka bicarakan dulu. Dan itu yang akan kami pertanyakan lagi dalam hearing nanti, termasuk soal rencana adendum tersebut, "tambah legislator Partai Gerindra asal Kecamatan Candi itu.
Saat ditanya tentang pendapat dan rekomendasi kejaksaan terkait surat pemutusan hubungan kerjasama yang dikirimkan Dishub Sidoarjo pada PT ISS pada 2 Januari 2023 lalu, Bambang tidak berkenan memberikan penjelasan.
“Kalau kami, intinya masalah ini harus segera diselesaikan bersama. Cari solusi terbaik agar Sidoarjo tidak sampai kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir yang nilainya cukup besar itu,” imbuhnya. Selain itu Bambang juga meminta pada Pemkab Sidoarjo untuk membenahi menejemen penarikan retribusi parkir tepi jalan dan tempat khusus tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, silang sengkarut hubungan kerjasama pengelolaan tempat parkir itu dipicu oleh jumlah titik parkir yang diserahkan Pemkab Sidoarjo yang berimplikasi pada nilai rupiah yang wajib disetor PT ISS ke kas daerah.
Dalam PKS yang mengacu dari SK Bupati Sidoarjo No 188/2021, ada 359 titik parkir di wilayah kota delta yang kewenangan pengelolaannya diserahkan pada PT ISS. Untuk itu perusahaan tersebut harus memberikan imbal jasa layanan sebesar Rp 2,67 Miliar setiap bulannya di tahun 2022 lalu.
Namun berdasarkan hasil kajian ulang yang dilakukan bersama oleh keduanya dengan melibatkan konsultan dari Universitas Brawijaya Malang, ternyata hanya ditemukan 87 titik parkir potensial yang bisa dikerjasamakan. Dengan begitu nilai pendapatannya pun turun hingga tersisa Rp 12 Miliar.
Angka itupun masih kotor sehingga dalam mediasi dengan pihak kejaksaan tersebut muncul wacana untuk membagi dua dengan komposisi 40:60. Dengan begitu kemungkinan nilai pendapatan daerah dari sektor itu Rp 4,8 miliar lebih selama satu setahun sehingga uang yang disetorkan ke kas daerah di tahun 2022 tinggal separuhnya karena argonya baru berjalan terhitung mulai 18 Juni.(pram/hans)
.jpg)
