DNN, SIDOARJO – DPC Partai Gerindra Sidoarjo melalui pimpinan fraksinya di DPRD memberikan sanksi tegas pada Ketua Komisi B, Bambang Pujianto gara-gara ikut hadir dalam rapat mediasi masalah parkir yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo beberapa waktu lalu.
“Sudah ada sanksinya. Tulis saja peringatan keras. Gitu saja,” tegas Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Sujayadi yang ditemui di salah satu kafe di kawasan Gading Fajar, Senin (20/03/2023) siang tadi.
Keputusan itu diambil setelah pimpinan partai politik berlambang kepala Burung Garuda tersebut menginterogasi Bambang terkait motivasi kedatangannya ke pertemuan itu. “Pak Bambang bilang, ia datang berdasarkan undangan dari Kejari yang disampaikan melalui Ketua DPRD,” jelasnya.
Menurut Jayadi, harusnya legislator asal Candi itu tak gagal fokus dalam menangani silang-sengkarut masalah kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (PT ISS).
“Buat apa dimediasi, wong Pemkab sudah memberikan keputusan yang tegas, putus hubungan dengan PT ISS. Harusnya dia lebih fokus pada mekanisme menarik dana dari PT ISS agar masuk ke kas daerah. Itu saja cukup,” katanya.
Jayadi menandaskan, sejak awal partainya sudah sangat peduli dengan masalah kerjasama parkir ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi potensi pendapatan daerah dari sektor itu juga terbilang besar, yakni Rp 32,09 Miliar sesuai hasil lelang tender yang dilakukan pada Pebruari 2022 lalu.
“Karena itu kami mendukung hubungan kerjasama ini putus sampai disini. Tapi masalahnya bukan hanya itu, PT ISS juga harus menyelesaikan kewajibannya untuk menyetor ke kas daerah sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerjasama-red),” ucapnya lagi.
Lebih lanjut ia meminta seluruh kader Partai Gerindra untuk tegak lurus dengan aturan organisasi. “Motivasi kami, agar jangan sampai ada kader yang terlibat dalam masalah hukum karena akan mencoreng nama baik parpol,” pungkasnya.
Sementara itu saat dihubungi melalui HP-nya, Bambang Pujianto mengaku belum menerima surat teguran dalam apapun dari partainya. Mesti begitu ia menyatakan tetap loyal dan menerima keputusan yang dijatuhkan padanya terkait kasus ini.
“Sebagai kader, saya akan lakukan apa yang digariskan partai. Dan sebagai anggota DPRD, saya tetap akan melakukan tugas pokok dan fungsi saya. Karena itu saya tetap akan mengkritisi masalah kerjasama parkir ini,” tukasnya.(pram/hans)
.jpg)
