 |
| Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori. |
DNN, SIDOARJO – DPRD dan Pemkab Sidoarjo tengah menggodok regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan daerah (Raperda) untuk mengeliminir kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih marak hingga saat ini. Apalagi Sidoarjo sendiri tercatat sebagai daerah paling ‘kejam’ terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur.
Data yang tercatat di Aplikasi Simfoni milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sejak 1 Januari hingga 10 Desember lalu ada 89 kasus tersebut di kota delta. Sedangkan untuk Jatim sendiri angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat sebanyak 668 kasus selama rentang waktu tersebut.
Menyikapi informasi tersebut, Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Dhamroni Chudlori yang dihubungi melalui HP-nya, Kamis (16/12/2021) sore tadi berharap regulasi yang tengah dalam proses pembahasan itu bisa menjawab persoalan tersebut.
Menurutnya persoalan kekerasan tersebut tidak sesederhana itu. “Kami harus melihat fenomena ini secara komprehensif sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat,” sebut politisi PKB asal Tulangan itu.
Disebutkannya, faktanya ada juga kasus kekerasan yang justru dilakukan perempuan terhadap pria namun tidak terekspos ke publik.
Selain itu banyak pula kasus kekerasan yang dilakukan dari dan oleh anak-anak di bawah umur.
“Masalah-masalah itu harus terakomodir dalam Raperda itu. Karena itu kami mendorong pada Pemkab untuk membentuk tim kajian terkait hal ini. Cari dulu faktor-faktor penyebabnya, setelah itu baru diformulasikan solusinya,” imbuh Dhamroni.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terjadinya kekerasan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari faktor kultural hingga keyakinan. Karena itu masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) saja.
“Kalau faktornya karena keyakinan, maka Kemenag lah yang harus berperan. Kalau urusannya karena pernikahan dini, maka Dinkes yang mesti tampil di depan untuk menjelaskan pada publik soal rentannya kesehatan reproduksi, juga soal trauma healing bagi korban dan sebagainya,” tukasnya.
Pun demikian dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menurut Dhamroni juga harus memberikan sex education melalui pengajaran-pengajaran formal tanpa harus menyajikannya secara vulgar.
Penanganan secara holistik inilah yang dianggap mampu mengeliminir kasus ini secara komprehensif. “Proses pembahasan Raperda ini masih berjalan dan perlu banyak penyempurnaan sebelum disahkan,” kata legislator yang cukup vokal menyikapi persoalan-persoalan sosial dan kemasyarakatan itu.
Yang membuatnya lebih prihatin lagi, dalam catatannya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sidoarjo malah jauh lebih besar dari angka yang disebutkan aplikasi Simfoni tadi. “Ada 148 kasus. Kasus yang menonjol adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah tangga-red) dengan 52 kasus. Terus ada 29 kasus pencabulan dan 15 kasus kekerasan terhadap anak dan kasus lainnya,” pungkas Dhamroni.(pram/hans)
