Pimpinan sementara DPRD Sidoarjo, (dari kiri) Abdillah Nasih dan Suyarno memimpin sidang paripurna penetapan usulan parpol untuk personel Ketua dan Wakil Ketua Dewan serta pengurus Fraksi.
DNN, SIDOARJO – Forum Sidang Paripurna DPRD
Sidoarjo yang digelar Rabu (11/09/2024) menerima nama-nama yang diusulkan semua
parpol parlementer untuk mengisi posisi Pimpinan Dewan dan pengurus setiap
fraksi di masa bakti 2024-2029.
Diantaranya Abdillah Nasih yang ditunjuk
PKB menjadi Ketua DPRD Sidoarjo. Sedangkan untuk posisi Ketua Fraksi diserahkan
pada Dhamroni Chudlori yang didukung Achmad Muzayyin sebagai sekretaris dan
Ainun Jariyah sebagai bendahara.
Lalu Partai Gerindra masih percaya pada
Kayan untuk tetap duduk di kursi Wakil Ketua DPRD. Posisi Ketua Fraksi diserahkan pada pendatang baru,
Muzayin Syafrial yang dibantu Supriyono sebagai Sekretaris fraksi.
Selanjutnya Warih Andono mendapatkan mandat
dari induk organisasinya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar.
Sedangkan orang nomer satu di jajaran fraksi tetap digenggam HM. Nizar. Kinerja politisi senior asal Dapil Sidoarjo 4
itu disokong sepenuhnya oleh Wahyu Lumaksono sebagai Wakil Ketua dan Adiel
Muhammad Kananta sebagai Sekretaris.
Legislator dari Kecamatan Krian lainnya,
Bangun Winarso juga menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi PAN. Posisi Wakil
Ketua diisi Emir Firdaus lalu Rizal Fuadi sebagai Sekretaris dan Roki Wardoyo
sebagai Bendahara.
Berikutnya untuk Fraksi PKS yang
menggandeng PPP dipimpin oleh Afdal Muhammad Ihsan. Posisi Wakil Ketua
ditempati Fitrotin Hasanah dan Deny Haryanto sebagai Sekretaris. Sedangkan Vike
Widya Asroni anggota fraksi.
Sementara itu di Fraksi Nasdem-Demokrat,
menempatkan politisi muda, M. Zakaria Dimas sebagai Ketua yang didukung Zahlul
Yussar sebagai Wakil Ketua dan legislator senior, Agil Efendi sebagai
Sekretaris fraksi.
Yang terakhir, Sudjalil ‘naik pangkat’
menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo di masa bakti lima tahun ke
depan. Politisi gaek yang juga berangkat dari Dapil Sidoarjo 4 itu akan
didampingi kader banteng senior, Choirul Hidayat sebagai Wakil Ketua dan
Kasipah sebagai Sekretaris.
Sayangnya, sampai digelarnya forum Sidang
paripurna tersebut, parpol berlogo banteng moncong putih tersebut belum
menunjuk nama legislatornya untuk posisi wakil ketua DPRD Sidoarjo. Tentang hal
itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Suyarno yang ditemui seusai rapat
paripurna itu mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan pusat.
“Memang belum ada perintah dari DPP. Bukan
hanya Sidoarjo, tapi seluruh DPRD di Indonesia juga belum ada. Baik yang ada di
level propinsi maupun kabupaten dan kota. Ditunggu saja dulu,” ujar Suyarno
yang saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sidoarjo itu.
Bahkan politisi asal Prambon tersebut juga
belum bisa memberikan gambaran waktu turunnya surat keputusan DPP PDI
Perjuangan terkait penugasan kader yang akan menduduki posisi strategis itu. “Yang
bisa memastikan ya hanya Bu Mega (Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI
Perjuangan-red). Karena itu memang kewenangan beliau,” tandas legislator dua
periode itu.
Mengenai hal itu, Ketua Sementara DPRD
Sidoarjo, Abdillah Nasih mengaku tidak terlalu risau. Karena masih ada cukup
waktu bagi pihaknya untuk menyusulkan nama legislator yang ditugaskan PDI
Perjuangan di posisi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo.
“Setelah susunan pimpinan DPRD dan
fraksi-fraksi ditetapkan hari ini, kami akan ajukan ke Pemprop Jatim untuk
mendapatkan pengesahan. Biasanya prosesnya butuh waktu sekitar dua minggu
terhitung sejak saat ini. Jadi masih ada banyak waktu,” ujar politisi yang
berpenampilan kalem itu.
Bahkan meski melewati tenggat waktu itupun,
menurut Nasih juga tidak akan menjadi masalah yang berarti karena proses
pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya masih tetap terus berjalan
sesuai tahapan.
Nasih menjelaskan, setelah struktur
organisasi Pimpinan Dewan dan Fraksi tersebut definitif, mereka masih punya
tugas untuk menempatkan para legislator di tiap-tiap Komisi. Yakni Komisi A
yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Komisi B yang mengurus masalah ekonomi
dan keuangan, Komisi C yang fokus di persoalan-persoalan pembangunan fisik dan
Komisi D yang menangani bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Belum lagi posisi lainnya seperti Badan
Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) serta
Badan Kehormatan. “Soal pimpinan komisi dan AKD lainnya nanti akan kami
bicarakan dengan semua fraksi. Intinya tetap mengedepankan prinsip
proporsional,” pungkas Nasih.
Sementara itu Ketua Fraksi Golkar, HM Nizar berharap nama-nama pimpinan dewan serta fraksi yang diajukan DPRD Sidoarjo bisa segera ditetapkan. Dengan begitu fungsi lembaga legislatif tersebut dapat dijalankan, baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
“Persoalan yang ada di masyarakat terus
terjadi dan harus segera diselesaikan. Karena itu akan jauh lebih baik jika
proses pengesahan itu bisa dilakukan dengan cepat sehingga pembentukan AKD
lainnya bisa dilaksanakan sesegera mungkin,” ujarnya.
Terutama mendekati masa-masa akhir tahun
seperti ini dimana DPRD Sidoarjo harus segera menggarap rencana anggaran daerah
untuk tahun depan yang prosesnya membutuhkan alokasi waktu yang tidak pendek.
“Intinya, lebih cepat lebih baik karena
dengan begitu seluruh anggota DPRD Sidoarjo bisa segera bekerja secara optimal
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kami di Golkar sudah sangat siap
untuk itu, termasuk membagi para anggota fraksi di semua AKD yang ada,” tandas
Nizar.(pram)