DNN, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan Pemerintah yang secara terus-menerus menaikkan cukai rokok sejak 2019 sampai saat ini. Menurutnya, kenaikan cukai rokok bisa menimbulkan multiplayer effect ekonomi di masyarakat, bahkan bisa meningkatkan kemiskinan dan generasi stunting di Indonesia.
"Harusnya Kementerian Keuangan faham dengan dampak kenaikan cukai rokok ini yang mengakibatkan kenaikan harga rokok yang sangat tinggi dari 2019 ke 2023, rata - rata berkisar sekitar 50% - 80%,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kenaikan harga itu berdampak terhadap 70,5% total penduduk laki - laki di Indonesia atau sekitar 97 juta rakyat Indonesia. Apalagi mereka itu sudah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok.
“Bahkan bagi para perokok itu sampai ada istilah lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, karena merokok adalah salah satu cara penghilang stress. Itu menurut mereka dan bahkan beberapa ahli,“ tambah pemilik sapaan akrab BHS itu.
Menurutnya, perokok yang dipaksa menghentikan kebiasaannya itu karena tak mampu membeli dimungkinkan bakal mempengaruhi produktivitas sehingga menurunkan pendapatan. “Ini yang bahaya karena dampaknya bisa kemana-mana. Mulai dari percekcokan suami-istri sampai timbulnya generasi stunting karena asupan gizi yang kurang bagi anak-anak mereka. Bu Menkeu harusnya faham,” tuturnya.
Ditambahkannya, kenaikan cukai ini juga bisa saja menghantam pelaku UMKM yang berjumlah 64,2 juta. Misalnya Warteg, Warkop, Diskotik, Cafe-Cafe dan lainnya juga terancam tergerus kehidupannya karena konsumennya yang perokok itu menurun tajam. “Padahal ekonomi kita sangat tergantung pada UMKM," imbuh mantan Ketua Komtap Utilitas Umum Bidang Infrastruktur KADIN Pusat itu.
Belum lagi dengan nasib pengusaha dan pekerja pabrik rokok di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5,9 juta orang. Termasuk 600 ribu petani tembakau yang ikut terpukul jika daya serap pasar terhadap produksinya menurun.
BHS menambahkan besaran pajak yang dibebankan pada konsumen terbilang sangat besar. Totalnya 73%, dengan rincian 60% cukai rokok, 10% PPN dan 3% pajak daerah. Dengan penetapan ini penerimaan cukai rokok ke kas negara terus meningkat setiap tahunnya.
Dicontohkannya, 2019 lalu besaran pendapatan dari sektor itu mencapai Rp 164 Triliun. Lalu pada 2022 nilainya melonjak menjadi Rp 200 Triliun. “Pemasukan ini saja sudah sangat besar, padahal belum termasuk PPN dan pajak daerah loh. Masih kurangkah membebani masyarakat?,” tukasnya tegas.
Disisi lain, pemerintah dinilainya kurang memperhatikan para perokok yang menjadi penyumbang dana ke kas Negara. "Apa yang didapat si perokok dari pemerintah, BPJS atau KIS kah? Khan Juga tidak!!,” sebut anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI.
Karenanya ia menyerukan pada pemerintah untuk menghentikan kenaikan cukai rokok, bahkan seharusnya diturunkan. BHS masih yakin Presiden Jokowi bisa membatalkan kenaikan cukai rokok seperti yang pernah terjadi pada 2018 lalu.
“Saat itu, dihadapan Menteri Keuangan RI, saya sebagai anggota DPR-RI menolak keras kenaikan cukai rokok. Alhamdulillah tiga hari kemudian Presiden Jokowi membatalkan kebijakan yang akan membebani masyarakat. Kita harus lindungi ekonomi nasional secara komprehensif. Jangan hanya memikirkan sub sektor saja, pikirlah untuk keberhasilan dan kepentingan bangsa secara luas," pungkas BHS.(pram/hans)
