DNN, SIDOARJO – Masih belum adanya kepastian sistem pemilu yang akan dipergunakan di pemilu 2024 nanti membuat penentuan nomor urut para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berpotensi akan memicu konflik di internal partai politik (parpol).
“Dan itulah yang sekarang membuat pimpinan parpol jadi pusing,” ujar pemerhati politik Sidoarjo, Nanang Haromain yang ditemui di sela-sela acara Sosialisasi dan Diskusi Publik yang dihadiri pimpinan Ombudsman RI dan anggota Komisi II DPR RI di Hotel Edotel SMKN 1 Buduran, Sabtu (20/05/2023) siang tadi.
Masalah itu coba disikapi oleh sejumlah parpol di Sidoarjo yang mendaftarkan bacaleg di setiap dapil berdasarkan urutan nama sesuai abjad. Parpol-parpol itu mengklaim, langkah tersebut dilakukan untuk menilai kerja para bakal calon sebelum didaulat sebagai calon tetap.
“Sesuai regulasi yang termuat dalam Peraturan KPU, perubahan-perubahan terkait nomer urut bahkan penggantian nama bacaleg sekalian masih sangat dimungkinkan,” tambah mantan komisioner KPU Sidoarjo itu.
Namun dalam pandangan Nanang, sikap parpol yang belum menetapkan nomor urut bakal caleg itu justru menunjukkan bahwa mereka tidak siap menyusun daftar bakal caleg. Bagi Nanang, hal itu juga mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi partai politik.
Sebenarnya untuk mengantisipasi konflik tersebut, tambahnya, seharusnya parpol membuat aturan baku terkait mekanisme penyaringan bakal calon anggota legislatif dari awal. Langkah itu diyakininya mampu mengeliminir potensi konflik internal dikemudian hari gegera penentuan nomer urut caleg.
“Yang lebih berbahaya, efek dari konflik internal yang muncul setelah daftar caleg ditetapkan ini adalah situasi kontraproduktif bagi perolehan suara dan kursi legislatif partai dalam pemilu akibat ketatnya persaingan internal,” tandas Nanang.
Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya nomor urut caleg tersebut tidak memberi jaminan akan terpilih, apalagi kalau Pileg 2024 mendatang masih tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Dikatakannya, kunci keterpilihan itu berada pada kekuatan modal sosial dan modal kapital serta didukung kerja-kerja politik yang maksimal, meski caleg itu mendapatkan nomor urut berapapun.
“Tapi ada persepsi kalau nomor urut satu itu hebat atau persoalan gengsi semata, apalagi kalau merasa paling senior atau banyak berjasa untuk parpol. Selain itu nomor urut pertama juga disukai karena mempermudah sosialisasi saat kampanye. Ini adalah bagian dari strategi untuk meraup suara terbanyak. Apalagi di masyarakat nomor urut masih memberikan dampak psikologis bagi pemilih,” pungkasnya.(pram/hans)
