DNN, SIDOARJO – Aksi penertiban PKL di sisi timur Pasar Larangan harus segera dilakukan sebelum masalah itu diutak-atik pihak lain menjadi isu bernuansa politik untuk menyerang parpol dan juga pimpinan daerah yang berkuasa saat ini.
“Mestinya pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) paham soal itu, terutama Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan-red). Sekarang ini khan tahun politik. Jadi harus disegerakan,” tandas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/05/2023) kemarin mengatakan berlarut-larutnya aksi penertiban PKL yang berada disisi timur Pasar Larangan itu rentan menjadi komoditas politik bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan parpol mayoritas yang menguasai legislatif dan eksekutif di Sidoarjo saat ini.
“Mereka ini (OPD-red) sama saja dengan sengaja menyediakan amunisi bagi parpol lain maupun calon bupati di Pilkada tahun depan untuk menembak bupatiku,” tandas anggota fraksi PKB di DPRD Sidoarjo tersebut.
Menurutnya, lambannya aksi Disperindag dalam melakukan revitalisasi Pasar Larangan ini bisa menimbulkan blunder besar. Karena apapun yang mereka lakukan pasti akan dicari titik lemahnya oleh lawan-lawan politik PKB untuk menyerang dari semua sisi.
“Begitu dieksekusi, nanti ada yang bilang Bupati tidak memperhatikan nasib wong cilik yang mengais nafkah disana. Tapi tidak dibersihkan juga akan diserang karena dianggap mengabaikan yang lain dan tidak mampu membuat pasar yang nyaman dan tertib. Khan repot,” tambahnya.
Karena itu, tambah Dhamroni, OPD harus cerdas dan cekatan dalam menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh. Bukan saja di sisi penertiban yang menjadi tugas Satpol PP, namun juga disisi penataan pasar dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bidang garapan Disperindag.
“Masalah ini harus diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh. Jangan parsial-parsial. Terus setelah para PKL di sisi Timur itu dibersihkan, rencana penataan space itu bagaimana? Disperindag sudah punya grand design-nya apa belum? Lalu konsep pemberdayaannya gimana?,” tanya politisi yang akan kembali berkontestasi di Pilcaleg 2024 itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, program penataan Pasar Larangan yang digagas Disperindag Sidoarjo macet hingga lebih dari 6 bulan ini. Upaya memindahkan ratusan PKL liar yang membuka lapak di sisi timur pasar terus tertunda. Padahal sudah ada sebagian yang berhasil direlokasi di sisi barat.
Kondisi ini justru membuat sekitar 1.500 pedagang yang ada di dalam pasar menjadi kian terjepit. Mereka merasa dikepung PKL yang ada di sisi timur maupun sisi barat. Akibatnya dagangan merekapun kian sepi dan terancam bangkrut.
Padahal para pedagang-pedagang itulah yang justru memberikan kontribusi ke kas daerah melalui pembayaran sewa kios dan los serta retribusi pasar yang dikutip setiap harinya.(pram/hans)
