DNN, SIDOARJO – Anugerah Universal Health Coverage (UHC) Award yang disampaikan Wapres Ma’ruf Amin pada Pemkab Sidoarjo beberapa hari lalu, hanya didasarkan pada cakupan kepesertaannya saja yang memang sudah mencapai 99,05 persen dari jumlah total warga.
Namun faktanya, dari jumlah itu, kartu BPJS kesehatan yang masih aktif baru mencapai 71%. Itu artinya masih ada 566.951 warga Sidoarjo yang belum bisa mengakses layanan dari BPJS Kesehatan. Sebagian besar diantaranya justru karena kartunya terblokir akibat menunggak iuran kepesertaan.
“Itu khan buah dari program BPJS gatis di tahun 2021 lalu yang kemudian dibatalkan sendiri oleh Pemkab Sidoarjo di awal 2022. Jadi bisa dikatakan anugerah UHC Award itu adalah prestasi semu,” ujar ketua BPJS Award Jatim, Arief Supriyono, Kamis (16/03/2023) sore tadi.
Namun disisi lain, anugerah itu bisa dijadikan penyemangat bagi Pemkab Sidoarjo agar benar-benar serius untuk mewujudkan visinya dalam program pembangunan masyarakat, terutama di bidang kesehatan.
Apalagi BPJS Kesehatan sendiri juga sudah mengendurkan aturannya dengan menurunkan batas minimal open flag-nya menjadi 75%. Artinya, jika ada penambahan 78.200 orang lagi, maka BPJS bisa langsung memberikan layanan kesehatan pada warga Sidoarjo pada saat mendaftar.
“Kalau sekarang ini, peserta BPJS yang mendaftar dan sudah membayar iurannya baru bisa dilayani satu bulan berikutnya. Namun jika sudah berstatus open flag, layanan itu bisa diberikan pada hari itu juga. Tentu ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi Pemkab Sidoarjo di mata warganya,” jelasnya.
Menurutnya, banyak skema yang bisa ditempuh Pemkab Sidoarjo untuk meraih target minimal itu. Diantaranya dengan mendorong kalangan usahawan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan begitu cakupan jumlah kepesertaan aktifnya akan bertambah tanpa harus mengeluarkan uang APBD.
Selain itu juga menggiatkan pemantauan di lapangan terkait peserta BPJS Kesehatan yang non aktif tadi. “Dinsos (Dinas Sosial-red) bisa memerintahkan pada stafnya di kecamatan dan desa-desa untuk memantau di wilayah kerjanya masing-masing,” tutur Arief.
Jika nantinya diketahui mereka yang tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan itu karena miskin, Dinsos bisa mendaftarkannya kembali dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pusat, propinsi atau dana Pemkab Sidoarjo sendiri.
“Jadi ya memang harus pro aktif demi bisa memberikan layanan kesehatan yang maksimal pada warganya. Jangan hanya getol perbaiki jalan saja, sedangkan bidang kesehatan malah terabaikan. Saya pikir akan jauh lebih baik kalau jalan yang mulus itu dilewati warga yang sehat ketimbang dilewati ambulan yang mengangkut orang sakit,” tambah Arief.
Ia menambahkan upaya mengejar ‘open flag’ BPJS Kesehatan itu jauh lebih rasional ketimbang program JKMM yang dikembangkan Pemkab Sidoarjo saat ini. Pasalnya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan jauh lebih banyak dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Dengan begitu masyarakat tidak akan kesulitan mengakses klinik maupun rumah sakit yang ada di dekat tempat tinggalnya saat mengalami kedaruratan. “Coba bandingkan dengan program JKMM dimana rumah sakit rujukannya hanya RSUD Sidoarjo dan Sibar. Sedangkan faskes 1-nya hanya puskesmas yang hanya buka di jam kerja yang jelas-jelas sangat menyulitkan masyarakat,” pungkas Arief.(pram/hans)
