DNN, SIDOARJO – Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di kota delta diwarnai surat mosi tidak percaya yang dilayangkan Paguyuban Kepala Desa Wonoayu terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa setempat ke KPU Sidoarjo.
Dalam surat yang diterima redaksi Sabtu (18/03/2023) sore tadi disebutkan ada beberapa poin yang dipersoalkan. Diantaranya adanya anggota PPS yang tidak berdomisili di desa tempatnya bertugas sehingga dianggap menyulitkan proses komunikasi dengan pihak desa.
Selain itu paguyuban kades di Wonoayu juga menuding adanya oknum PPK yang memaksakan penataan atau pengkondisian anggota PPS sehingga menimbulkan terjadinya disharmonisasi antara PPK, PPS dan Kepala Desa.
Peristiwa tersebut menggelitik perhatian Pengamat Politik Sidoarjo, Sugeng Budi Santoso. Ia yang dihubungi melalui telepon selulernya sore tadi mengaku sudah mengetahui hal tersebut. “Informasinya, surat itu sudah dikirim ke KPU dan Bawaslu pada awal pekan lalu,” sebutnya.
Bahkan menurutnya kejadian itu menjadi ‘bahan rasan-rasan’ di kecamatan Wonoayu dan membuat dinamika politik di kawasan itu sedikit memanas. Timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat yang berpolemik membahas hal itu.
Sugeng sendiri mengaku sangat menghargai sikap para kades itu sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu 2024 yang berkualitas. Pasalnya salah satu kunci dari kualitas pelaksanaan pemilu adalah profesionalitas dan integritas penyelenggara, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
Namun menurutnya masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan ddalam memotret fenomena ini secara obyektif. Yang pertama, mosi ini harus steril dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Jangan hanya dilandasi persoalan pribadi lalu mengatasnamakan forum kepala desa. Kalau urusannya hanya personel, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya,” kata pria yang akrab dengan sapaan Sugeng Gondrong itu.
Ia mendengar masalah itu timbul dari proses rekruitmen PPS beberapa waktu lalu. “Sebagai informasi saja, berdasarkan aturannya, seleksi PPK maupun PPS menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota sepenuhnya. Jadi kalau urusannya dengan penjaringan anggota PPS, ya jangan PPK-nya yang dijadikan sasaran tembak. Salah kamar itu,” tandas Sugeng
Aktivis di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan politik itu meminta urusan pribadi jangan sampai mengganggu stabilitas politik lokal yang pada akhirnya menghambat tahapan pemilu. “Ingat lho, masalah ini bisa berakibat pada pidana pemilu,” tuturnya.
Sugeng menduga masalah ini timbul lantaran kurang intensnya jalinan komunikasi antara pihak penyelenggara Pemilu dengan para stakeholder lokal. Karena itu ia menyarankan pada semua pihak yang terlihat dalam masalah ini untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang bertujuan menjaga stabilitas politik demi suksesnya pemilu 2024 mendatang.
Sugeng juga mengingatkan, suksesnya pesta demokrasi itu tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu saja, akan tetapi termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintahan Desa.(pram/hans)
.jpg)
