Nanang Romy SH, Bidang Advokasi JCW Sidoarjo.
DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo seharusnya punya komitmen kuat untuk menciptakan Good Governance and Clean Government atau tata pemerintahan yang baik dan bersih. Caranya dengan tidak memberikan perlindungan yang berlebihan pada aparaturnya yang berpotensi terkait dengan masalah hukum, terutama unsur-unsur korupsi.
“Momentumnya ya saat ini, ketika Sidoarjo kembali diguncang kasus gratifikasi yang menjerat lagi mantan bupati sebelumnya,” jelas bidang Advokasi Java Corruption Watch (JCW), Nanang Romy yang ditemui di sekretariatnya, Selasa (14/03/2023) siang tadi.
Ia mengatakan, dalam kasus ini tentu KPK tidak bisa hanya memperkarakan si penerima hadiah tersebut, namun juga pihak-pihak yang memberikan gratifikasi tersebut. “KPK khan sudah jelas mengatakan bahwa barang berharga dan uang itu berasal dari pengusaha dan para pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo,” ujarnya.
Lantaran itulah, sudah selayaknya mereka yang terlibat tersebut harus segera ditahan sebagaimana yang sudah dilakukan lembaga anti rasuah itu terhadap Saiful Ilah, tersangka utama dalam kasus gratifikasi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 15 Miliar tersebut.
Sarjana hukum yang akrab dipanggil Romy ini menambahkan, pada momentum inilah good will atau niat suci bupati dan wakil bupati Sidoarjo untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi dibuktikan.
“Kalau memang ada pejabat baik di eselon dua atau tiga yang nantinya mungkin terseret dalam arus kasus ini, ya jangan dilindungi secara berlebihan. Kalau perlu serahkan saja pada aparat hukum yang berwenang,” ucapnya dengan nada tegas.
Justru menurutnya peristiwa ini bisa dijadikan moment yang tepat untuk bersih-bersih Pemkab Sidoarjo dari para birokrat yang bermental korup. “Kalau diistilahkan, saatnya ganti pemain di leg kedua,” imbuh Romy.
Dalam pandangannya, keberadaan para birokrat semacam itu bukan saja merugikan institusi Pemkab namun juga warga Sidoarjo secara umum. Apalagi ulah para ASN tersebut sudah jelas-jelas menyeret bupatinya ke masalah hukum.
“Sejak jaman reformasi, sudah tiga kali kabupaten ini ganti bupati. Dan dua diantaranya berujung di penjara. Sebagai warga Sidoarjo tentunya saya tidak ingin masalah ini berulang-ulang terus. Malu khan?,” kata Romy dengan nada sinis.
Dengan begitu publik akan melihat adanya kemauan besar dari duet Muhdlor-Subandi untuk melakukan reformasi birokrasi secara total sehingga mampu menghasilkan kinerja dan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat.
“Kalau sekedar pasang banner-banner berisi slogan ‘bersih dari korupsi’ di kantor-kantor Pemkab saja, buat apa? Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bukti nyata, bukan sekedar omong doang,” tandas aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan di kota delta itu.(pram/hans)
.jpg)
