 |
| Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki |
DNN SIDOARJO — Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki meminta APH (aparat penegak hukum) melakukan penyelidikan terkait dugaan Pungli program PTSL di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran. Hal ini Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pungli dilakukan oleh pemdes Sidokerto dengan mematok harga Rp 700 - 1 juta untuk setiap penerbitan surat hibah dan waris.
Menurut Sigit yang dihubungi di ruang kerjanya, Senin, (20/3/2023) siang tadi, mengatakan atas dasar apapun kepala desa tidak dibenarkan melakukan pungutan atas layanan yang menjadi hak warganya.
"Pengurusan KTP, KK, Surat Waris, Surat Hibah, keterangan jual beli tanah, surat kematian dan surat surat lainya adalah semuanya itu menjadi hak layanan masyarakat. Untuk itu pemerintah Desa wajib melayaninya tanpa memungut biaya alias Gratis," Ungkapnya.
Berkenaan dengan Informasi dari salah satu ketua RW di Desa Sidokerto yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa kepala Desanya melakukan pungutan pembuatan surat waris dan hibah itu dilakukan diluar program PTSL atau sebelum Program PTSL di gulirkan, karena itu kades beranggapan bahwa hal tersebut tidak ada masalah.
"ini Khan lucu, kades ini faham regulasi apa tidak, padahal kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Misalnya yang terjadi di Desa Klanting sari, Tarik dan Juga Desa Suko legok pada tahun lalu yang kadesnya masuk bui. mereka berdalih hampir sama seperti yang diungkapkan kades tersebut," Ungkapnya.
Sigit menandaskan, semestinya para kades itu harus bisa mengambil pelajaran pada kasus di dua Desa tersebut. Atas perbuatan melawan hukum itu, Mereka di jerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
"Atau Pasal 11 UU RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, " Tandasnya.
Aktifis anti korupsi ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya Kepala Desa dan BPD dapat membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan. Ketentuan ini secara tidak langsung tertuang dalam Pasal 69 ayat (4) UU Desa:
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
"Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Artinya, secara a contrario, pungutan desa tidak dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa," Jelasnya.
Selain itu, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan pun harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota. Maka, walaupun pungutan diperkenankan diatur, tetap ada pembatasan, yaitu harus dalam bentuk Peraturan Desa dan harus melewati evaluasi dari Bupati/Walikota.
Untuk itu Sigit akan mendalami kasus yang terjadi di Desa Sidokerto ini. Apabila nanti ada temuan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum maka dirinya tak segan akan mengirimkan surat pengaduan ke aparat penegak hukum (APH) agar di tindak lanjuti dan diusut tuntas.
Sementara itu menurut salah satu ketua RW di Desa Sidokerto yang identitasnya tidak mau disebutkan ketika di hubungi melalui selulernya mengatakan dirinya siap menjadi saksi apabila nanti dipanggil oleh APH bersama beberapa warga lainya.
"Saya siap dijadikan saksi apabila nanti ini masuk ke ranah hukum bersama warga saya yang menjadi korban pungutan pengurusan surat hibah dan waris ini, bahkan nanti ada yang menjadi korban pungutan jual beli tanah, ini lebih besar uangnya," Tandasnya.(Hans/pram)
.jpg)
