Nanang Haromain, Pengamat Politik SidoarjoDNN, SIDOARJO - Pengamat politik Sidoarjo, Nanang Haromin, mengapresiasi langkah cepat Ketua KPU Sidoarjo dalam menyelesaikan perseteruan antara Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) Wonoayu dengan Paguyuban Kepala Desa (Kades) Kecamatan Wonoayu.
Menurut Nanang, hal ini penting untuk mencegah hal serupa tidak terulang atau menyebar kecamatan lain mengingat masih banyak persoalan-persoalan mendasar dalam proses penjaringan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun PPK yang berpotensi menjadi persoalan.
“Hal ini lumrah mengingat rekruitmen apa saja, termasuk urusan pemilihan panitia penyelenggara Pemilu selalu menimbulkan pro dan kontra,” ujarnya yang dihubungi melalui WA-nya, Selasa (21/03/2023) sore tadi.
Lebih jauh menurut Nanang, perseteruan ini selayaknya berhenti di kecamatan Wanoayu saja karena tahapan pemilu sudah semakin padat dan intesitas beban kerja para penyelenggara Pemilu mulai pusat hinggalevel desa semakin meningkat.
Mantan komisioner KPU Sidoarjo itu juga berharap persoalan ini tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari seolah-olah persoalan personal bisa dibawa ke ranah lembaga apalagi membawa-bawa nama paguyuban kepala desa, sedangkan titik persoalannya hanya terjadi di satu desa saja.
Pria berambut putih itu mengingatkan ke semua pihak terutama penyelenggara pemilu dan stakeholder di tingkat lokal untuk lebih memahami fungsi dan kewenanangan kelembagaan masing-masing. Selain itu juga harus lebih memahami lagi regulasi dan aturan main penyelenggaraan pemilu 2024.
Nanang menambahkan, sebenarnya perseteruan antara PPK Wonoayu dengan Paguyuban Kades itu tidak bakal muncul ke permukaan jika masing-masing tidak mengedepankan ego sektoralnya masing-masing. Misalnya memahami aturan bahwa soal rekruitmen penyelenggara pemilu.
“Untuk rekruitmen PPS itu bukan kewenangan PPK. Kalau kemudian kades menuntut Ketua PPK harus mengkoordinasi hasil tes PPS, ketoke kurang ngopi wong iki (kelihatanya kurang ngopi orang ini,” ujar Nanang sambil berseloroh.
Ditegaskannya, bahwa kewenangan menentukan anggota PPS terpilih sepenuhnya berada di forum Rapat Pleno KPU. Sedangkan PPK hanya sebatas memfasilitasi penyelenggaraan atas pendelegasian yang diberikan oleh KPU.
Selanjutnya PPK enam nama calon anggota PPS serta hasil tesnya. “Rekomendasi PPK itu sudah ada nomor urutnya. Kalau kemudian yang terpilih bukan dari tiga nama teratas, itu sepenuhnya keputusan KPU,” tandas Nanang.(pram/hans)
