Nizar (tengah) bersama Sekda dan Bendahara DPD LIRA Sidoarjo
DNN, SIDOARJO – KPK selayaknya tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus gratifikasi senilai Rp 15 miliar yang kembali menjerat mantan bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Pasalnya tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan sendiri.
“Yang namanya gratifikasi, kalau ada yang pihak yang diberi, berarti ada yang memberi. Dan kedua-duanya punya posisi yang sama dalam kasus ini,” jelas Bupati Lumbung Informasi Masyarakat (LIRA) Sidoarjo, M. Nizar.
Saat ditemui di kantor sekretariatnya, Rabu (08/03/2023) sore tadi Nizar mengatakan semestinya KPK juga segera menangkap pihak-pihak yang memberikan hadiah pada bupati Sidoarjo periode 2010 – 2020 itu. Baik dari kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, maupun pihak-pihak swasta.
Iapun mengacu pada kasus korupsi yang menjerat Saiful Ilah sebelumnya. Dalam kasus penerimaan suap proyek PUPR Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 1,8 miliar tersebut, KPK juga menahan lima orang tersangka lain. Dari jumlah itu, tiga diantaranya adalah pejabat struktural di Pemkab Sidoarjo.
Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa persnya kemarin, Saiful diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk mata uang asing maupun barang-barang berharga.
Diantaranya berupa emas batangan senilai 50 gram, juga berbagai jam tangan, tas dan handphone mewah bermerk internasional. "Saat ini besaran gratifikasi yang diterima kurang lebih senilai Rp 15 miliar dan tim penyidik masih akan terus mendalami penerimaan lainnya," kata Alex.
Gratifikasi itu diberikan seolah-olah sebagai hadiah, diantaranya kado ulang tahun dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Direksi Badan Usaha Milik Daerah maupun dari pihak swasta. Selain itu juga uang lebaran hingga fee atas penandatangan sidang peralihan tanah Gogol Gilir.(pram/hans)
