Bambang Haryo Suekartono (BHS) saat kunjungi para pedagang pasar Krian
DNN, SIDOARJO – Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemkab Sidoarjo memegang komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang paripurna bagi seluruh warga kota Delta.
“Itu janji politik Gus Bupati waktu kampanye lalu lho dan juga sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red). Jadi ya harus dilaksanakan,” ujarnya saat ditemui Rabu (01/02/2023) sore tadi.
Ia tak mempersoalkan saat Pemkab Sidoarjo mengganti program BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat dengan Jaring Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), asalkan kualitas layanan yang diberikan minimal sama dengan standar BPJS Kesehatan.
Namun ia menegaskan program itu harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi warga miskin dan mereka yang memiliki kontribusi nyata terhadap perkonomian daerah seperti para petani, nelayan dan pedagang pasar serta UMKM.
Menurut BHS, para pelaku usaha berskala mikro itu harus masuk dalam prioritas utama program tersebut. Mereka wajib difasilitasi agar bisa mengakses layanan tersebut dengan cara yang mudah dan tidak berbelit-belit.
“Masyarakat miskin seperti mereka jangan dipersulit dengan berbagai keruwetan birokrasi pengurusan dokumen JKMM itu. Harus dibikin semudah mungkin agar dana APBD yang dialokasikan untuk membiayai program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara langsung,” katanya lagi.
Bahkan, tandas BHS, warga Sidoarjo harusnya bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di RSUD Sidoarjo dan juga RSUD Sidoarjo Barat. Pasalnya fasilitas-fasilitas kesehatan pelat merah tersebut dibangun dan dibiayai dengan menggunakan dana APBD murni.
“Beda urusannya kalau dulu bangunnya dengan menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha-red). Jadi kalau Surabaya saja bisa menerapkan layanan kesehatan paripurna bagi warganya dengan mekanisme yang mudah, kenapa Sidoarjo tidak,” imbuhnya.
Mantan anggota DPR RI tersebut menambahkan Pemkab Sidoarjo juga harus merumuskan konsep pemerataan program layanan kesehatan gratis tersebut pada seluruh warganya, mulai ujung barat hingga timur, dari utara sampai ke selatan.
Disisi lain, pemerintah daerah juga harus memperhatikan unsur-unsur lain seperti infrastruktur yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat agar mereka tidak mudah sakit dan terus serta makin produktif di bidangnya masing-masing.
“Ini contoh saja ya. Saya sudah keliling ke berbagai pasar tradisional di Sidoarjo dan rata-rata becek, kotor dan lingkungannya sangat tidak higienis. Kalau infrastrukturnya masih sangat minim seperti ini bagaimana pedagang dan pembeli bisa sehat. Tolong yang ini juga diperhatikan,” tutur BHS.
Ini melihat dukungan finansial daerah yang tercermin dalam postur APBD Sidoarjo dari tahun ke tahun sudah lebih dari mencukupi untuk menciptakan pasar tradisional yang sehat dan nyaman. Jika lokasi perdagangannya bisa dibuat seperti itu, maka pasti akan lebih banyak lagi pembeli yang mau berbelanja disana.
Dengan begitu kesejahteraan para pedagang dan pelaku-pelaku usaha lainnya yang mengais rejeki di pasar tradisional akan terdongkrak, pun demikian dengan kualitas kesehatan mereka. “Saya dan juga seluruh masyarakat Sidoarjo ingin yang seperti itu. Tapi semuanya kembali berpulang pada good will Pemkab saja,” pungkas Bambang Haryo.(pram/hans)
